PKS Dorong Pemkot Surabaya Tindak Pungli secara Tegas dan Efektif

Surabaya, memorandum.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya menaruh perhatian serius terhadap temuan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya. Ketua PKS Surabaya Johari Mustawan mengatakan, pungli merupakan bentuk korupsi. Karena itu, pihaknya meminta pemkot agar menindak tegas pegawai ASN maupun OS yang kedapatan melakukan pungli. “Pungli jangan ada kesempatan untuk tumbuh, baik hulu dan hilirnya. Penegakan hukum yang tegas dan sosialisasi pada semua elemen masyarakat harus dikuatkan dengan kemudahan birokrasi, supaya celah korupsi tidak ada lagi,” katanya, Senin (14/2). Sedangkan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) PKS Surabaya menyebut, indeks persepsi korupsi di Indonesia pada 2022 mengalami penurunan. Pihaknya lantas mengajak masyarakat melek untuk melawan pungli. “Pungli merupakan kejahatan yang harus dilawan secara serius, khususnya oleh pemkot. Perbuatan pungli inilah yang secara langsung juga harus dilawan oleh masyarakat dengan pemahaman dan keberanian untuk berbuat jujur,” ujar Ketua Bidang Polhukam PKS Surabaya Hakim. Berangkat dari maraknya pungli di Surabaya, PKS mendukung penuh seluruh elemen untuk memberantas pungli. Tidak hanya itu, mengingat pungli termasuk korupsi, maka dibutuhkan kemudahan serta kecepatan prosedur penindakan di lapangan. “Polhukam PKS siap melaksanakan kegiatan preventif maupun aspiratif jika terjadi pungli pada warga Surabaya,” tandas Hakim. (bin)