Kadin: Optimalisasi Industri Hulu Jadi Kunci Keberhasilan TKDN

Surabaya, memorandun.co.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak pemerintah melakukan perbaikan industri hulu di Indonesia agar tercipta kemandirian, termasuk pelaksanaan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketua Pokja TKDN Kadin Indonesia, Achmad Widjaja mengatakan, selama ini sebagian besar industri dalam negeri bergerak di sisi tengah atau produk antara dan sisi hilir atau produk barang jasa, sementara di sisi hilir masih belum banyak yang tersentuh. Akibatnya, kebijakan TKDN yamg digaungkan pemerintah seolah seolah semu karena sebagian besar produk hulu yang diperlukan masih impor. "Karena TKDN kita banyak yang TKDN reka, bukan TKDN asli. Kalau benar-benar ingin masuk ke TKDN, industri hulu harus diperbaiki, industri antara harus diperbaiki dan hilirnya juga diperbaiki. Karena sejauh ini hanya induatri hilir yang digarap," tandas Achmad Widjaja dalam acara Business Gathering "Optimalisasi penggunaan produk TKDN dalam mendukung produktifitas industri nasional". Pemerintah harus bersinergi dengan pengusaha karena optimalisasi industri hulu tidak bisa hanya dikerjakan oleh pihak swasta saja. Sinergi kuat diperlukan karena besarnya kapital dan panjangnya jangka waktu investasi yang dibutuhkan. Sementara keuntungan yang didapatkan kecil. "Maka dari itu kita perlu sinergi pengusaha yang sudah sangat hilirisasi mendorong pemerintah agar masuk di industri hulu," tegasnya. Senada, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menjelaskan, bahwa keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperbesar serapan TDKN sudah cukup baik. Selain mendorong seluruh kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk membeli produk dengan TKDN minimal 40 persen, Jokowi juga telah memerintahkan seluruh BUMN untuk melakukan pengadaan barang yang ber-TKDN. "Kebijakan yang diambil pemerintah sudah sangat tepat. Kadin sebagai organisasi pengusaha akan mengawasi pelaksanannya, dalam proyek APBN, APBD ataupun proyek yang dikerjakan oleh BUMN. Karena jika ini betul-betul dilaksankan akan berdampak positif pada naiknya investasi yang masuk Indonesia karena adanya tuntutan TKDN. Selanjutnya lapangan kerja menjadi terbuka dan pengangguran akan semakin menipis," terang Adik. Oleh karena itu, semua pihak harus serius, terutama asesor, konsumen TKDN dan Kementerian Perindustrian. Harus diperjelas, apakah TKDN yang dimaksud adalah barangnya, atau jasanya atau barang dan jasa. "Ini harus betul-betul serius karena seringkali TKDN yang dibeli adalah barang luar negeri yang dimodifikasi dengan menambah alat yang bisa dibuat di Indonesia. TKDN reka banyak sekali terjadi sebab industri hulu tidak ada. Kita punya bahan baku, tetapi industri hulu yang melakukan pengolahan hanya sedikit. Kalau kita lihat, yang TKDN asli sangat sedikit, misal gula dan minyak goreng, dari bahan baku, hulu, antara hingga barang jadi semuanya ada di dalam negeri," kata Adik. Gayung bersambut, keinginan agar pemerintah serius masuk di industri hulu juga diamini oleh Kepala Pusat Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari. Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini berharap bahan mentah tidak diekspor karena ingin menciptakan kemandirian ekosistem industri dalam negeri. "Tujuannya untuk kemandirian. Kalau hulu ada, kita mandiri dan berdikari. Sehingga ketika ada gejolak di global kita sudah mandiri. Ini harus betul-betul dipetakan kembali dan dibahas lagi," katanya. Untuk realisasi transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja modal APBN dan APBD tahun 2022, Nila mengatakan mencapai Rp 400 triliun atau sekitar 40 persen dari total belanja modal APBN dam APBD 2022 yang mencapai Rp 1.000 triliun. "Ini belum anggaran belanja di instansi dan lembaga lainnya seperti untuk sosial dan bencana. di tahun ini, target kami realisasi belanja modal pemerintah dan BUMN naik menjadi Rp 500 triliun," pungkasnya.(day)