Reses, Anggota Dewan Disambat Balai RW Tak Layak

Surabaya, memorandum.co.id - Dalam reses yang digelar di Rungkut Lor, Kecamatan Rungkut, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Surabaya, Arif Fathoni, disambati banyak balai RW di wilayah setempat tidak layak. Padahal, balai RW memiliki fungsi vital.Di samping untuk kegiatan masyarakat juga dipakai proses belajar mengajar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Salah satu warga setempat, Taufik mengatakan bahwa kondisi balai RW tak layak tersebut membutuhkan intervensi Pemkot Surabaya. Karena disamping dipakai untuk kegiatan masyarakat. "Termasuk balai RW juga dipakai PAUD. Lalu banyak kegiatan positif dimulai dari balai RW. Kalau tidak layak bagaimana?" kata warga setempat Taufik. Menanggapi hal itu, Arif Fathoni yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya mengakui sebagian besar balai RW di Kota Pahlawan ini memang membutuhkan intervensi pemerintah. Toni menyebut selama ini selalu terkendala alas hak, sehingga tidak bisa masuk dalam program APBD. "Padaha,l balai-balai RW juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar PAUD. Artinya balai RW juga berfungsi sebagai tempat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan bernegara," ujar Toni. Terhadap kendala ini, Toni sapaan karib Arif Fathoni berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Rungkut bisa berpartisipasi dengan menggunakan CSR-nya untuk melakukan renovasi. Sehingga balai RW menjadi tempat yang layak untuk kegiatan warga maupun proses belajar mengajar calon-calon pemimpin bangsa dimasa depan. “Saya berharap mas Wali Kota Surabaya bisa berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan agar menggunakan CSR nya salah satunya untuk merenovasi balai RW yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar PAUD di kota Surabaya," tutur  Toni. Selain itu, Toni berharap PT YeKaPe yang telah diakuisi oleh Pemkot Surabaya juga berkontribusi memberikan CSR nya untuk terlibat dalam proses renovasi balai RW yang ada di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar. Hal ini agar warga bisa merasakan manfaatnya ketika YKP dan PT YeKaPe sudah diambil alih oleh Pemkot Surabaya. “Mereka ( PT YeKaPe) selama ini sudah meraih banyak keuntungan ketika menjalankan bisnis perumahan di Rungkut dan Gunung Anyar. Agar ada diferensiasi sebelum dan sesudah diakuisisi. Saya berharap Pemkot Surabaya bisa memerintahkan PT YeKaPe untuk menggunakan dana CSR nya guna mendukung tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya. Toni menyebut meskipun saat ini sudah ada perda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Namun fakta di lapangan pelaksanaannya masih belum maksimal, karena masih belum jelas antara pelaksanaan CSR dengan bantuan pihak kedua dalam pembangunan di kota Surabaya “Rungkut ini banyak korporasi nasional bahkan internasional, namun pelaksanaan CSR nya hanya berfokus pada hal-hal yang kurang subtansial," katanya. "Saya berharap renovasi balai RW yang juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar PAUD juga bisa menjadi skala prioritas pelaksanaan CSR. Agar industrialisasi yang ada bisa dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat setempat," pungkas eks jurnalis ini. (alf)