Data Permakanan 2023 Tercecer, Ratusan Lansia Tak Terima Bantuan

Khusnul Khotimah dan Anna Fajriatin. Surabaya, memorandum.co.id - Program bantuan permakanan yang bergulir pada tahun 2023 kacau. Diperkirakan ada ratusan orang lanjut usia (lansia), anak yatim, dan penyandang cacat (panca) yang luput terinput ke dalam daftar penerima manfaat. Alhasil sementara ini mereka gigit jari. Tidak menerima paket nasi yang semestinya menjadi hak mereka setiap hari. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat atau hearing yang digelar Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (4/1/2023). Legislatif memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya dan juga Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam hearing, dewan mendesak pemkot untuk memikirkan solusi atas permasalahan ini. "Dinsos tadi menyampaikan bahwa sudah melakukan sosialisasi secara masif ke kecamatan, kelurahan, perangkat kampung (RT/RW) hingga Kader Surabaya Hebat agar dapat melakukan pendataan secara akurat penerima program permakanan. Tetapi nyatanya, masih ada data yang tercecer, terlewat, dan tidak tercatat," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Khusnul menjelaskan, pada 2023 total jumlah warga penerima permakanan sebanyak 18.818 jiwa. Dari angka itu, lansia berjumlah 11.909 orang, yatim mencapai 3.274 anak, dan panca sebanyak 3.635 jiwa. Dikatakan, jumlah penerima bantuan permakanan pada 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yakni, ada penerima manfaat yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, berusia lebih dari 18 tahun untuk kategori yatim/piatu, dan ada pula yang dikarenakan faktor luput dalam pendataan. Bagi warga yang belum terdata tersebut, maka Komisi D meminta dinsos untuk segera terjun melakukan survei di lapangan. Memastikan pendataan di tingkat kelurahan hingga RT dan RW berjalan maksimal. Kemudian, nantinya warga yang belum terdata tersebut diusulkan kembali dengan memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Opsi lain, dapat diinput melalui program permakanan milik Kemensos RI. Surabaya dijatah 1300 lansia dan 233 panca. Untuk itu, dinsos didesak untuk segera berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait supaya dapat memanfaatkan anggaran BTT. "Jadi solusinya bagi yang tidak terdata, nanti bisa diusulkan lewat BTT. Akan tetapi proses alur pengajuannya ini bisa panjang. Karena itu, kita minta jangan lama-lama. Dinsos harus melakukan percepatan. Segera berkomunikasi. Seiring dengan itu lakukan juga survey di lapangan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar tercatat seluruhnya," tegas politisi PDI Perjuangan ini. Khusnul menerangkan, mekanisme program permakanan yang bergulir pada 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, program permakanan mengambil anggaran belanja bantuan sosial (bansos). Alhasil tidak lagi fleksibel. Ada aturan ketat yang mengawasi penggunaan anggaran bansos. "Jadi tidak bisa menambah atau mengurangi kuota seperti tahun sebelumnya. Karena itu, solusinya diambil dari anggaran BTT," tandas Khusnul. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (dinsos) Surabaya, Anna Fajriatin, memastikan segera berkomunikasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya agar dapat memanfaatkan anggaran BTT. "Jadi solusinya nanti menggunakan anggaran BTT. Namun anggaran BTT tidak ada di dinsos, kewenangannya saat ini ada di BPKAD. Sehingga butuh proses, dan baru bisa dieksekusi setelah masuk ke dinsos. Ini akan segera kita komunikasikan," kata Anna. Dinsos tak memungkiri bahwa ada banyak lansia yang semestinya mendapatkan bantuan permakanan akan tetapi tidak tercover. Pihaknya telah menerima banyak aduan terkait hal tersebut. "Sudah kita sampaikan ke lurah, kasi kesra, dan kecamatan apabila yang bersangkutan termasuk ke dalam data keluarga miskin, pramiskin, maka supaya bisa segera diusulkan, nanti kita intervensi ke dalam BTT," jelasnya. (bin)