Anggota FPKB DPRD Jatim Soroti Penghapusan Tenaga Honorer

Jombang, Memorandum.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui laman resmi Kemenkeu pada bulan kemarin mengingatkan, bahwa ekonomi global menghadapi tantangan yang sulit dengan adanya prospek probabilitas terhadap resesi yang tinggi di banyak negara. Walaupun situasi Covid-19 sudah mulai membaik, namun Menkeu mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak lengah untuk menghadapi tantangan ekonomi global selanjutnya. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat secara signifikan dari 6,0% pada tahun 2021 menjadi hanya 3,2% pada tahun 2022 dan 2,7% pada tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, untuk meminimalisir ancaman resesi pada 2023, maka Partai Kebangkitan Bangsa dan Muhaimin Iskandar memiliki enam program yang diusulkan ke pemerintah demi kesejahteraan masayarakat. Enam program itu yakni, Listrik Gratis untuk Masyarakat Miskin (Pelanggan 450 VA), Pupuk Gratis untuk Petani kecil (dengan lahan 0,5 HA), Subsidi BBM untuk pengguna Motor dan Angkutan Umum, Kredit Modal Tanpa Agunan untuk generasi Milenial, Dana pensiun naik untuk TNI, Polri dan Veteran, dan keenam Guru Honorer menjadi Guru Tetap. Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah mengatakan, dari enam program Gus Muhaimin dan PKB, pemerintah bisa melaksanakan tiga hal utama terlebih dahulu untuk mencegah ancaman resesi tahun 2023. Yaitu Pertanian, kedua Pendidikan, dan ketiga UMKM. "Tiga hal itu jika dilaksanakan dengan tepat, akan berkesinambungan dan menimbulkan efek positif bagi sektor lainnya," katanya, di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Minggu (18/12/2022). Pria yang akrab disapa Gus Atho' ini memaparkan, pada sektor pertanian, setiap ia melakukan kunjungan ke para petani, pasti mereka mengeluh masalah subsidi pupuk. Jika masalah alokasi subsidi pupuk masih belum bisa teratasi dengan tepat, maka hasil panen tidak akan maksimal. "Sehingga mengakibatkan harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan," paparnya. Menurut Gus Atho', cara tepat yang saat ini harus dilakukan adalah pupuk gratis untuk petani kecil dengan skala lahan maksimal 0,5 HA. Dengan begitu hasil panen akan meningkat. "Harga bahan pokok juga tidak akan memberatkan masyarakat," ujarnya. Kemudian tentang pendidikan Gus Atho' mengungkapkan, terkait pemerintah secara resmi menghapus tenaga honorer mulai 2023, maka hal tersebut akan memengaruhi nasib para guru honorer yang merupakan bagian tulang punggung pendidikan di Indonesia, jumlahnya ditaksir melebihi 700.000 orang di Indonesia, atau setara 24 persen dari total guru di Indonesia yang diperkirakan mencapai hampr 3 juta orang. "Ini perlu digaris bawahi, peran mereka mencerdaskan anak bangsa. Maka nasib mereka perlu diperhatikan secara lebih," ungkapnya. Selanjutnya terkait UMKM, Gus Atho' membeberkan, seperti yang diketahui bersama pengalaman membuktikan, bahwa selama masa-masa sulit seperti krisis 1998 dan Pandemi Covid 19, UMKM lah yang menjadi penyelamat, dapat bertahan. "Mereka menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi," bebernya Gus Atho' menerangkan, menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM didominasi pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. "Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen," terangnya. Menurutnya, bonus demografi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan mendukung penuh para startup dan kaum milenial untuk mengembangkan usaha mereka dengan memberikan fasilitas kredit tanpa agunan. Hal ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. "Sehingga ancaman resesi tahun 2023 bisa diminimalisir," pungkasnya. (yus/gus)