Reni Astuti Soroti Penyaluran Bansos Nelayan Tidak Merata

Reni Astuti Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, menyoroti pencairan bantuan sosial (bansos) oleh Pemkot Surabaya kepada 1.158 nelayan. Dia mendapat aduan bahwa penyaluran bansos tersebut tidak merata. "Bantuan ini bermanfaat dan sudah menjadi kewajiban pemerintah kota terkait penanganan dampak inflasi kenaikan BBM. Namun saya menyayangkan belum merata diterima oleh semua nelayan," ujar Reni, Minggu (11/12). Reni menyebut telah menerima sejumlah pengaduan dari warga metropolis. Ada banyak nelayan di Surabaya yang belum mendapatkan bantuan. "Bagaimana menentukan siapa nelayan yang bisa menerima bantuan? Ada banyak pula petani tambak di wilayah pesisir kota yang belum tercover, karena mereka juga teridentifikasi sebagai pekerja sektor perikanan. Mereka juga terdampak dan semestinya terlindungi dan terbantu," kata alumnus Statistik ITS ini. Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menyalurkan bantuan tunai Penanganan Dampak Kenaikan BBM pada Jumat (9/12) lalu. Total ada sebanyak 1.158 nelayan mendapat bansos dengan besaran Rp600 ribu per orang. “Alhamdulillah bagi nelayan yang sudah terbantu, bagi yang belum saya minta pemkot segera menyalurkan juga," tegas Reni. Reni menjelaskan, bantuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai upaya menangani dampak inflasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Di sisi lain terkait bantuan sarana prasarana, Reni mengapresiasi penyertaan pemberian delapan unit perahu dan dua unit bantuan alat pembuat kerupuk pada nelayan. "Ini program bagus. Nelayan harus dibantu untuk mengembangkan sektor produktifnya. Terutama pascaproduksi utama. Kalau nelayan setelah mendapat tangkapan laut ada sejumlah komoditasnya yang bisa diolah sendiri, produk kerupuk misalnya," tutur Reni yang sedang menempuh progam doktoral di Unair ini. Catatan selanjutnya disampaikan Reni terkait pemberian bantuan alat nelayan dan alat produksi lain. Sektor inilah yang seharusnya diperbesar perhatiannya oleh Pemkot Surabaya. Sebab, dalam dua-tiga tahun ke depan, lanjut Reni, Pemkot Surabaya harus punya startegi komprehensif untuk mengembangkan sektor nelayan dari hulu ke hilir. "Kita punya garis pantai mulai perbatasan Sidoarjo sampai Gresik. Berapa jumlah nelayan dan petambak yang bisa dikembangkan potensinya," kata legislator PKS tiga periode ini. Untuk itu, Reni mendorong pemkot menginisiasi program pengembangan nelayan Surabaya dengan menggandeng stakeholder yang ada. "Silakan konsultasi dengan pihak pemprov, misalnya. Mereka ada banyak program yang menggarap potensi laut dan pengembangan UKM yang kita Surabaya tidak punya. Atau sinergi dengan tetangga sebelah seperti Sidoarjo atau Gresik atau Pasuruan yang punya industri laut," tandas Reni. (bin)