Jombang, memorandum.co.id - Gubermur Jawa Timur resmi menaikkan upah minimum kabupaten/kota untuk tahun 2023. Penetapan tersebut berdasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. UMK untuk Kabupaten Jombang naik Rp 200.000, menjadi Rp 2.854.095, dari UMK sebelumnya sebesar Rp 2.654.095. Sedangkan untuk usaha kecil dan mikro, berdasar kesepakatan antara para pekerja dan pengusaha, yakni sebesar Rp 576.136. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Priadi menegaskan, dengan adanya penetapan UMK tersebut, semua pengusaha di Kabupaten Jombang harus membayar sesuai UMK kepada pekerja dengan masa kerja 0 sampai dengan 1 tahun. "Bagi pengusaha yang sudah membayar di atas UMK, dilarang menurunkan," tegasnya, saat jumpa pers di Kantor Disnaker, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (08/12/2022) sore. Priadi menjelaskan, ini merupakan regulasi UMK yang harus dipatuhi pengusaha pada tahun 2023. Pada prinsipnya, semua perusahaan harus membayar sesuai dengan UMK. Jika tidak membayar sesuai dengan UMK, maka ini masuk ranah pidana. "Sehingga disnaker wajib hukumnya untuk memberikan pemahaman, memberikan satu dorongan supaya perusahaan bisa membayar sesuai UMK," jelasnya. Priadi mengungkapkan, peraturan gunernur ditetapkan pada Rabu, 07/12 kemarin. Dan berlaku efektif pada 01 Januari 2023. Angka yang ditetapkan oleh gubernur ini, merupakan usulan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang dalam sidang pada 15-17 November 2022, dan dilanjutkan pada 18 November di ruang Swagata Pendapa Kabupaten Jombang. "Di dalam dewan pengupahan itu ada unsur serikat pekerja, Apindo, Kadin, akademisi, dan unsur ASN," ungkapnya. Priadi membeberkan, dalam sidang tersebut, semua menyepakati secara bulat bahwa UMK Jombang tahun 2023 diusulkan sebesar yang telah ditentukan. Sebelum sidang tersebut, ia sudah berbicara dengan pengusaha. "Prinsipnya semua setuju untuk naik, karena dua tahun tidak naik," bebernya. Priadi memaparkan, dalam pertemuan dengan serikat pekerja juga disepakati untuk naik, akan tetapi kenaikan harus rasional. Jangan sampai kenaikan upah menghambat pertumbuhan perusahaan. "Prinsipnya di atas inflasi, yakni sebesar 6,8," paparnya. Rumusannya, Priadi menerangkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 adalah, upah yang lama ditambah inflasi ditambah seberapa besar kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. "Sehingga ketemunya angka Rp 2.854.095," terangnya. Memang ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kenaikan upah, yakni kenaikan BBM, adanya inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. (yus)
UMK 2023 Kabupaten Jombang Naik menjadi Rp 2,8 Juta
Kamis 08-12-2022,17:39 WIB
Reporter : Syaifuddin
Editor : Syaifuddin
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 18-12-2024,22:14 WIB
Agen BRILink di Sumenep Permudah Akses Transaksi Keuangan bagi Warga Desa
Rabu 18-12-2024,16:32 WIB
Oknum Satpol PP Sumenep Dilaporkan ke Polisi, Larang Istri Bertemu Anak yang Baru Lahir
Rabu 18-12-2024,17:36 WIB
Siswa MA Sukorejo Meregang Nyawa, Tersetrum di Minimarket Prigen
Rabu 18-12-2024,21:28 WIB
RSUD Eka Candrarini Surabaya Resmi Beroperasi, Layani Ibu dan Anak hingga Bayi Tabung
Rabu 18-12-2024,13:50 WIB
Terjerat Kasus Investasi Bodong, Mantan Ketua dan Anggota Hipmi Surabaya Meringkuk di Medaeng
Terkini
Kamis 19-12-2024,09:01 WIB
Polsek Sukomanunggal Bersama Tiga Pilar Rapat Koordinasi Jaga Keamanan Natal dan Tahun Baru
Kamis 19-12-2024,08:54 WIB
Juara Piala Interkontinental FIFA, Trofi Don Carletto Bersama Madrid Bertambah Jadi 15
Kamis 19-12-2024,08:15 WIB
BPBD Jatim Geber Operasi Modifikasi Cuaca, Sasar Perairan Madura
Kamis 19-12-2024,08:11 WIB
Atap Gedung Setan Ambruk karena Intensitas Hujan, Ketua RW : Genteng Tidak Kuat Menahan Air
Kamis 19-12-2024,07:43 WIB