Fraksi Gerindra Melunak, Setujui Perda APBD Jatim 2023

Surabaya, Memorandum.co.id - Fraksi Gerindra dalam pembahasan memberi kritik tajam hingga melakukan aksi walk out yang dilakukan salah satu anggotanya, Rohani Siswanto, namun akhirnya menyatakan menerima pengesahan APBD 2023. Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan tajam di pendapat akhirnya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. Fawait mengatakan, fraksinya memberikan beberapa catatan keras kepada Pemprov Jatim terhadap APBD Jatim 2023. “Meski menerima, tetap memberikan pengkritisan," ujar M. Fawait. Menurut Gus Fawait sapaan akrab M. Fawait, ada beberapa pertimbangan yang membuat pihaknya memutuskan untuk menerima RAPBD Jatim 2023 menjadi APBD Jatim 2023. Fawait menyebutkan, sikap menerima Fraksi Gerindra, karen pihaknya ingin membantu gubernur jangan sampai program yang dilakukan Gubernur Khofifah untuk masyarakat Jatim menjadi terganggu. Kedua, lanjut Fawait, persoalan krisis ekonomi global yang diprediksi ditahun 2023, membuat beban masyarakat Jatim semakin berat. "Intinya kami tidak mau, sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Sehingga banyak beberapa point yang kita tolak karena tidak sesuai aturan," jelasnya. Fawait menyebutkan, gubernur harus kita jaga, masyarakat kita jaga dan tim anggaran pemprop Jatim kedepan harus belajar lagi meneliti lebih baik dan menyusun anggaran dengan pas. “Sehingga dalam penyusunan anggaran tidak menimbulkan permasalahan seperti saat ini," lanjut pria yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN). Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutanya menyampaikan banyak terima kasih atas sinergitas dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan DPRD Jatim sehingga pembahasan Raperda APBD Jatim 2023 bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu serta mempedomani peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara DPRD Jatim dan jajaran eksekutif terhadap Raperda APBD Jatim 2023 maka kata Khofifah dapat disampaikan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp.29.299.004.328.593 yang berasal dari PAD Rp.18.617.581.813.593, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian untuk belanja daerah, lanjut Khofifah sebesar Rp.30.570.972.211.593 yang akan dipergunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer sehingga diperkirakan terdapat deefisit sebesar Rp.1.271.967.883.000, yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah. "Pembiayaan daerah R-APBD Jatim 2023 diproyeksikan Rp.1.271.967.883.000 berasal penerimaan pembiayaan dari Silpa TA 2022 sebesar Rp.1.908.850.350.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp,636.882.467.000, sehingga Silpa R-APBD 2023 adalah nol," pungkas Khofifah. Seperti diketahui, APBD Jatim 2023 akhirnya kembali disahkan tepat pada hari Pahlawan tanggal 10 Nopember. Hal ini tampak pada Rapat Paripurna DPRD Jatim yang dilakukan diikuti pimpinan DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Akhmad Iskandar, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua Anik Maslachah dan Sahat Tua Simanjuntak. Serta dihadiri langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprop Jatim Adhy Karyono. (day)