Bupati Lamongan Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait RAPBD 2023

Lamongan, memorandum.co.id - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023. Jawaban tersebut disampaikan Pak Yes dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (7/11). Sebelumnya telah disampaikan berbagai pandangan, masukan dan saran ketujuh fraksi DPRD Kabupaten pada lusa lalu. Diungkapkan Pak Yes, berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi sebagai upaya pencermatan terhadap berbagai ragam permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu pelayanan publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan maupun pembangunan kolam retensi, pemberian pelayanan bidang pendidikan khususnya optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di era digitalisasi, upaya peningkatan pelayanan kesehatan, layanan lalu lintas bantuan sosial tunai, upaya peningkatan penyediaan pupuk hingga upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi perhatian fraksi-fraksi dalam pandangan umumnya. Terhadap pertanyaan tersebut, dijelaskan bahwa dalam upaya penyediaan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan, Pemkab Lamongan secara konsisten telah dan akan terus memperhatikan penanganan jalan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. “Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan memperhatikan kesesuaian konstruksi dan kondisi geografis, pun demikian dengan lokasi pembangunan Kolam Retensi yakni di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan,” ucap Pak Yes. Dalam bidang pendidikan khususnya optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di era digitalisasi, Pemkab Lamongan telah mempersiapkan sarana penunjang untuk seluruh satuan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Optimalisasi sarana penunjang pendidikan berbasis digital di samping untuk proses pembelajaran pada seluruh satuan pendidikan juga untuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer mengingat kebijakan Kemendikbud Ristek untuk pengelolaan pendidikan pada semua jenjang pendidikan sudah berbasis digital, begitu juga untuk peningkatan kompetensi guru diakses melalui platform merdeka mengajar yang semuanya menggunakan sarana penunjang berbasis digital. Atas tanggapan mengenai upaya peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan RSUD Ngimbang, Pak Yes menjelaskan bahwa hal itu telah dilakukan dengan melakukan penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan. “Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah penambahan layanan C.T. Scan, penambahan Jadwal Poli Spesialis serta penambahan instalasi baru,” lanjutnya. Sedangkan dalam bidang perhubungan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan traffic light, warning light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, CCTV, penerangan jalan umum dan palang pintu kereta api yang diharapkan dapat memberi perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu, terkait kelangkaan ketersediaan pupuk, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi. “Selain itu juga melakukan Assesment atau evaluasi  terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, melakukan pertemuan dengan distributor dan petugas verifikasi Kecamatan   serta meminimalisir permasalahan melalui program t-pubers dan e-verval,” imbuh Pak Yes. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Lamongan tersebut juga menjelentrehkan pendapatan daerah atas tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah, dimana hal tersebut merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah, namun meski demikian Pemkab Lamongan tetap berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah. Sebagaimana diketahui, target pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp. 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp. 3,06 triliun, sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 60 milyar. Untuk penyeimbangan dari surplus yang terjadi, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol.(*)