Sekkota Mampu Terjemahkan Kebijakan Wali Kota

Surabaya, Memorandum.co.id - Kota Surabaya masih disibukkan mencari sekkota definitif. Meski sampai hari ini, Pemkot Surabaya belum juga membentuk panita seleksi (pansel)pansel) untuk proses seleksi Sekkota Surabaya. Ketua Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Nasiruddin mengatakan, jabatan sekkota harus diiai pejabat yang tepat. “Karena jabatan Sekkota Surabaya sangat berat. Karena itu, sosok sekkota harus mampu merumuskan kebijakan wali kota,” terang Nasiruddin. Selain itu, kebijakan Sekkota Surabaya harus tidak berbenturan dengan masyarajat. “Sekkota juga menata perangkat kedinasan. Termasuk mengevaluasi kinerja birokrasi,” aku dia. Mantan aktivis PMII Wijaya Kusuma ini, menilai menata perangkat kedinasan menjadi kewajiban sekkota. Karena sekkota merupakan kepanjangan tangan wali kota. Karena itu, Nasiruddin yang juga arek Surabaya asli ini, bahwa sekkota harus mampu menganalisis persoalan, dan kebutuhan warga kota. “Otonatis calon sekkota orang yang mumpuni. Minimal seorang sekkot adalah doktor,” urai dia. Calon sekkota harus menunjukkan sifat kesedarhanaan. Sehingga mamou menerjemahkan kebijakan yang tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Nasiruddin mencontohkan kebijakan infrastruktur saluran. “Sekkota harus bisa menata secara bIk. Apalagi bencana musiman di Kota Surabaya adalah banjir,” tegas dia. Terkait kepentingan anggaran, lanjut Nasiruddin, posisi sekkota harus mampu menata anggaran. Sehingga tidak terjadi silva. “Dengan begitu tidak terganggu kebutuhan masyarakat,” tandas dia. Terkait openbiding untuk calon sekkota, kinerjanya harus searah kebijakan wali kota. Sekkota juga didorong meningkatkan PAD. “Caranya melalui kontrol perangkat OPD,” tutup Nasiruddin. Sejauh ini proses pergantian Sekkota Surabaya mematik reaksi banyak pihak. Terkait siapa yang akan diamanahi oleh wali kota untuk duduk sebagai sekkota, sampai saat ini masih menjadi teka teki. “Sekota mampu berkoordinasi dengan cepat. Sekota harus mampu menerjemahkan ide atau gagawasan wali kota,” terang dia. Sejumlah informasi menyebutkan tiga nama pejabat pemkot yang diusulkan adalah Inspektorat Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M., kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari, dan , Lilik Arijanto (Kepala PU Binamrga Kota Surabaya). (day)