Ini Cara Pemkot Surabaya Adang Inflasi

Surabaya, memorandum.co.id - Inflasi perlahan menyisir sejumlah daerah di Indonesia ini. Namun, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya ternyata sudah memiliki langkah taktis atau jurus jitu untuk mengadang inflasi di Kota Pahlawan. Dari sekian banyak jurus yang telah diterapkan di Surabaya, ternyata salah satunya sama persis dengan arahan Presiden Joko Widodo. Yakni, intervensi pemerintah daerah dalam hal ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, beberapa waktu lalu, dia sudah meminta jajaran direksi PD Pasar Surya untuk bekerja sama dengan daerah lain dalam rangka menghadang inflasi dan menstabilkan harga di pasaran. Salah satu kerja sama dengan daerah lain itu bisa berupa barang yang dibutuhkan Surabaya lalu diambilkan dari daerah lain. “Misalnya kalau di Surabaya telur naik, maka kita bisa ambil telur langsung di Blitar, langsung kepada peternaknya. Nah, supaya harganya tidak tinggi ketika dijual di Surabaya, maka tugas pemerintah adalah memberikan intervensi di ongkos transportasinya, kita siapkan ongkos transportasinya, sehingga ketika dijual di Surabaya harganya tetap rendah,” urainya, Senin (3/10). Sejatinya, Eri tak menyangka apa yang sudah dilakukan di Surabaya itu sama persis dengan arahan Presiden Jokowi. Meski begitu, dia hanya bisa berharap berbagai langkah yang dilakukan oleh pemkot bisa menggerakkan perekonomian Surabaya. “Semoga ini bisa menggerakkan perekonomian Surabaya, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi tahun 2023. Apalagi, apa yang dilakukan Surabaya itu sudah sama persis, plek dengan arahan Presiden Jokowi kemarin, karena ini arahan Pak Presiden, ya kita sudah jalan duluan, sudah kita lakukan di Surabaya,” tandasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 29 September 2022. Dalam arahan tersebut, salah satu arahan presiden adalah meminta semua Kementerian, Lembaga, hingga kepala daerah kompak tangani inflasi. Bahkan, salah satu caranya Presiden menyebutkan pemerintah daerah tidak perlu ragu menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar. Bahkan, Presiden memberikan contoh, jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi. (bin)