Ampel Rawan Kriminalitas, Komisi A Minta Dipasang CCTV dan Pos

Surabaya, memorandum.co.id - DPRD Surabaya menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kurang serius dalam mengawal keberlanjutan kawasan Ampel sebagai destinasi wisata religi. Tak seperti destinasi wisata lainnya, Ampel justru kurang diperhatikan. Terutama dalam segi keamanan dan ketertiban. Tak ayal, copet dan jambret masih sering berkeliaran. Akibatnya meresahkan para wisatawan. Komisi A DPRD Surabaya lantas memberikan segudang catatan. Hal ini dibeberkan dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang dihadiri oleh Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polsek Semampir, Koramil Semampir, Satpol PP Surabaya, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, serta kecamatan/kelurahan, Kamis (29/9/2022) siang. “Keamanan dan ketertiban di wisata religi Ampel ini memprihatinkan. Kami melihat tidak ada satpol PP yang ngepam untuk berjaga di sana. Hanya mobile. Tidak seperti di THP Kenjeran, taman-taman, dan Kya-Kya. Maka dari itu kami ingin nantinya ada petugas satpol PP yang standby berjaga dan pemkot kita harap bisa membangun pos tetap terpadu di sana,” ucap Wakil Ketua Komisi A Camelia Habibah. Catatan lain yang tak kalah penting yakni, tentang perlunya tambahan CCTV dan penerangan jalan di sekitar kawasan Ampel. Mengingat dalam dua bulan terakhir ini, tercatat ada sebanyak lima kasus pencurian disertai kekerasan. Untuk itu, selain memperketat pengawasan dengan mendirikan pos tetap terpadu, pemkot juga diminta memasang CCTV di sejumlah titik yang dinilai polisi rawan jambret dan copet. “Ampel sebagai objek wisata yang diciptakan oleh Tuhan ini semestinya lebih diperhatikan. Wisata religi ini sudah berkelas nasional bahkan internasional, akan tetapi tidak dioptimalkan sama pemkot. Kalau terus dianaktirikan seperti ini, maka apa perlu Kecamatan Semampir ini diikutkan saja ke Kabupaten Bangkalan,” tandas politisi perempuan PKB ini. Ke depan, dewan berharap ada kepedulian pemkot terhadap wisata religi Ampel. Minimal memperhatikan keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya ikon wisata Ampel tersebut, maka dapat memberikan citra positif bahkan menambah PAD di sektor pariwisata. Sebaliknya, bila masih kerap terjadi kasus pencurian dan tak segera diatasi, otomatis Surabaya akan dicap sebagai kota yang meresahkan. “Jadi berdasarkan laporan dari warga, pengurus RT/RW, polisi, itu mengungkapkan bahwa tingkat kriminalitas di Ampel tinggi. Baik itu di sepanjang Jalan Nyamplungan hingga Jalan Pegirian. Karena itu, kita minta upaya konkret dari pemkot, kalau mengandalkan polisi saja tidak bisa, harus ada sinergitas,” tandas Habiba. Sedangkan anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i menambahkan bahwa keberadaan pos tetap terpadu yang selama ini belum ada perlu untuk segera dibangun. Selain itu, masalah ketertiban parkir juga perlu dikondisikan oleh Pemkot Surabaya. “Kalau kami ngomongin pariwisata, maka itu terkait dengan sarpras dan parkir. Jadi harus diatur sarprasnya, seperti pos keamanan itu harus ada. Juga tempat parkir yang mesti dipikirkan agar kawasan wisata religi Ampel tampak harmoni,” ucap politisi NasDem ini. Adapun Kapolsek Semampir Kompol Nur Suhud turut memberikan masukan terkait kawasan Ampel untuk memetakan permasalahan yang selama ini masih membelenggu. Sedikitnya ada tiga hal. Pertama, keberadaan jambret dan copet yang meresahkan. Kedua, masalah parkir di sekitar Jalan Nyamplungan-Pegirian. Dan ketiga, masalah pedagang asongan yang berjualan di pintu masuk ampel “Yang menonjol ini masalah jambret dan copet. Selama ini kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. Salah satunya operasi tiga pilar itu kita rutin galakkan. Saran dari kita agar ada penambahan CCTV dan penerangan jalan. Kemudian kita bersama TNI siap menerjunkan anggota untuk ikut berjaga di pos tetap terpadu,” tandas mantan Kapolsek Asemrowo ini. Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto memastikan siap menerjunkan anggotanya untuk standby berjaga atau ngepam di kawasan wisata religi Ampel. Dia sepakat untuk menjamin keamanan di lokasi memang dibutuhkan pos tetap terpadu dengan melibatkan TNI-Polri, dishub, satpol PP, dan BPBD. Hal ini seperti yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 lalu. “Itu suatu keniscayaan bagi kita untuk ngepam menerjunkan anggota satpol PP berjaga di sana. Menurut saya, memang untuk keamanan itu harus ada pos terpadu yang permanen. Dan untuk pengaturannya nanti diserahkan ke tiga pilarnya Kecamatan Semampir,” ucap Eddy. Soal ketercukupan anggota, nantinya satpol PP pusat akan mensuplai tambahan anggota ke tingkat kecamatan. Selain itu, agar lebih optimal juga akan ada tambahan anggota dari jajaran dari dishub dan BPBD untuk ikut membantu ngepam. Sedangkan realisasinya, Eddy menunggu Disbudporapar Surabaya supaya segera membangun pos tetap terpadu. Semakin cepat, maka semakin dini penjagaan di kawasan Ampel. “Tentu kami minta ke Disbudporapar Surabaya untuk segera membangun pos terpadu di situ. Idealnya minimal empat, mengingat kawasan Ampel luas dan dalam tanda kutip rodok ruwet. Tapi untuk pengamanan, kita terus mobile mengawasi. CCTV juga harus dipasang, terutawa di kawasan yang rawan tindak kriminal,” paparnya. (bin)