Datangi DPRD Tulungagung, HMI Minta Hentikan Politisasi Bansos

Tulungagung, memorandum.co.id - HMI Cabang Tulungagung mendatangi kantor DPRD pada Kamis (29/9/2022), guna menggelar audiensi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ketua Umum HMI Cabang Tulungagung, Sulkhan Zuhdi, mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi berakibat panjang pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang hampir bangkit pasca pandemi, kembali dihadapkan perubahan perekonomian pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. "Perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih, namun harus dipaksa menyesuaikan dengan kondisi saat ini," ujarnya. Oleh sebab itu, pihaknya menuntut DPRD Tulungagung turut menolak kenaikan harga BBM yang nyatanya sangat merugikan masyarakat. Kemudian menuntut Pemkab Tulungagung memenuhi bansos bagi warga terdampak. Selain itu, pihaknya juga menuntut agar Pemkab Tulungagung bisa menaikkan upah minimum kabupaten (UMK) secara tepat. "Sudah sepatutnya pemerintah juga memperhatikan kelayakan upah bagi para pekerja kita," katanya. Selanjutnya, Sulkhan juga meminta DPRD Tulungagung selalu melibatkan pemuda dalam merancang dan membuat kebijakan. "Kami menuntut harus selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut, guna untuk mengawal hak masyarakat agar dikelola efektif dan meminimalisir upaya transaksional," tegasnya. Terakhir, pihaknya meminta para pimpinan DPRD mengecek data bantuan sosial (bansos) secara berkala, dan selalu memantau proses distribusi bansos kepada masyarakat agar tepat sasaran. "Sehingga tidak ada politisasi bansos, dan ketika menemukan yang seperti itu maka harus ditindak dengan tegas," tandasnya. Sementara Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori berjanji akan menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua DPRD Tulungagung, termasuk keterlibatan pemuda dalam penyusunan perundangan di daerah. (fir/mad)