Waspada Kemacetan di Lokasi Ini, Ada Aksi Tolak Kenaikan BBM

Surabaya, memorandum.co.id –Waspada lokasi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Surabaya karena hari ini rencananya akan terjadi aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Informasi yang dihimpun, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di kantor Gubernur Jatim dan DPRD Jatim, Senin (12/9/2022). Koordinator lapangan (Korlap) aksi Ade Eka Rizkyanto menegaskan bahwa pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. "GMNI Surabaya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut," ujar dia, Minggu (11/9). Menurutnya, alokasi APBN untuk BBM bersubsidi sejauh ini tidak tepat sasaran. Sebab, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat yang tergolong mampu. Karena itu, agar BBM bersubsidi bisa dikonsumsi masyarakat yang memang layak untuk menerima, perlu adanya regulasi yang tegas untuk melarang mobil pribadi menerima BBM bersubsidi. "Mobil pribadi tidak boleh lagi menerima BBM bersubsidi. Jumlah subidinya besar, dan jatuhnya kepada masyarakat yang mestinya mampu membeli BBM non subsidi," ujar Ade. Selain itu, GMNI Surabaya juga meminta agar pemerintah membangun transportasi umum terintegrasi di tiap daerah di Indonesia. Dia menilai sejauh ini sedikit daerah yang bisa menikmati transportasi umum terintegras. "Transportasi umum terintegrasi akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM," urainya. Pada aksi besok, GMNI Surabaya memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan memyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Kemudian, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir. "Kelima, kami meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi," pungkasnya. Sebagai informasi, dua lokasi tujuan demonstrasi tersebut diharapkan oleh GMNI Surabaya agar tuntutan bisa segera tersampaikan ke Presiden dan DPR RI. (bin)