Pemkab Situbondo Raih Opini WTP Ke-11 dari BPK RI, Catat 10 Kali Berturut-turut
Wabup Ulfiyah dan Ketua DPRD Situbondo menerima opini WTP dari BPK RI.--
SITUBONDO, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran sebelumnya.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo sekaligus mencatatkan 10 kali perolehan secara berturut-turut.
Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, mengatakan pencapaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Capaian opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Ulfiyah, Jumat 29 Mei 2026.
BACA JUGA:Penutup Septic Tank Ambrol, Wanita Situbondo Berbobot 90 Kg Terperosok ke Lubang Sedalam 7 Meter

Mini Kidi Wipes.--
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi dari BPK RI tidak lepas dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan dukungan DPRD Situbondo.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjaga kualitas administrasi keuangan daerah secara profesional.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Situbondo dan kolaborasi yang baik dengan DPRD. Semoga raihan WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
BACA JUGA:Jember Raih WTP Lagi, Gus Fawait: Jangan Sampai Uang Rakyat Hanya Tertib di Atas Kertas

Gempur Rokok Illegal--
Sementara itu, Ulfiyah menegaskan penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Situbondo telah bekerja sesuai regulasi dan tertib administrasi.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa seluruh stakeholder di jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo bekerja keras, tertib administrasi, dan penuh semangat dalam mengelola keuangan daerah,” pungkasnya.
Sumber:









