Bojonegoro, memorandum.co.id - Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mendapatkan penobatan sebagai Ibu Desa dari Asosiasi Pegiat Desa Indonesia (APDI) Provinsi Jatim, Kamis (11/8/2022). Hal ini disampaikan Ketua APDI Provinsi Jatim Miftakhul Munir pada acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mandiri Tenaga Pendamping Profesional di Pendopo Malowopati. Miftakhul Munir menyampaikan, keberpihakan program dan kebijakan Bupati Bojonegoro terkait dengan Desa sungguh luar biasa, tidak ditemukan di Kabupaten lain. Terbukti bahwa Indeks Desa Mandiri (IDM) Kabupaten Bojonegoro dua tahun berturut-turut terbanyak nasional 2021-2022). "Hal tersebut tidak lepas dari program bupati Bojonegoro yang pro desa, " ujarnya. Dia menjelaskan, ada beberapa indeks penilaian dalam IDM Kabupaten Bojonegoro, di antaranya indeks ketahanan ekonomi, kemudian program terkait dengan BUMDes, akses pasar, permodalan. Kemudian indeks ketahanan lingkungan terkait BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) dengan pembangunan jalan, itu menunjukkan bagimana indeks ketahanan lingkungan. Menurutnya indeks ketahanan sosial, bagiamana seluruh masyarakat Bojonegoro yang tercover asuransi kesehatan (universal health coverage). Kemudian, indeks ketahanan pangan dengan adanya program BPNT daerah, dan Rantang Kasihmoe. Terlebih, program-program sinergitas antara pusat dan provinsi di bidang pendidikan seperti program beasiswa RPL Desa dimana domainnya diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkatnya, pegiat desa, dan pengelola BUMDes, disamping program beasiswa 2 sarjana setiap desa dan beasiswa scientist. "Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, karena baru Kabupaten Bojonegoro satu-satunya yang melakukan secara masif di tingkat nasional", terangnya. Bupati Bojonegoro Anna Mu'wanah mengatakan, Pemkab Bojonegoro merasa terbantu dengan adanya pendamping desa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun lokal desa. Termasuk kebijakan-kebijakan pemkab di bidang infrastruktur, sosial, keagamaan, hari ini berjalan dengan baik. "Bapak dan ibu pendamping desa memberikan spirit tersendiri terhadap pemkab dan desa soal bagaimana tata kelola desa, keuangan, serta kebijakan-kebijakan yang lain," kata dia. Bupati menambahkan program sinergitas antara Kementerian Desa PDTT RI dengan Pemkab Bojonegoro terkait rekognisi pembelajaran lampaui, pemkab juga telah memberikan kuota bagi tenaga pendamping desa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S1. "Sementara ini baru S1, mudah-mudahan di tahun berikutnya nanti ada kebijakan dari Kemendes PDTT untuk program S2," tutup Bupati. (top/har)
Kategori :