Tim Fogging PMI Jember Beri Layanan Gratis ke Warga

Jember, Memorandum.co.id - Demam Berdarah (DB) menyerang warga Jember. Kali ini, tim fogging PMI melakukan pengasapan/penyemprotan di RT 001, RW 015 Lingkungan Sriwijaya Cluster, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari. Tim Fogging PMI turun setelah mendapatkan permintaan dari warga RT 001, RW 015 Lingkungan Sriwijaya Cluster Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sebab, sudah ada dua warga setempat yang terserang DB, yaitu atas Edi Purwoadji dan Qonita. “Kami ucapkan banyak terima kasih kepada PMI yang langsung respon permohonan kami. Dan tim PMI langsung melakukan fogging di lingkungan Sriwijaya Cluster,” kata Rumpoko Hadi, ketua Linkungan Cluster, Rabu (10/8/2022). Pengasapan yang dilakukan tim fogging PMI dilakukan dalam radius seratus meter dari tempat tinggal kedua warga yang terserang DB. “Total ada sekitar 60 rumah yang difogging dengan jumlah warga sebanyak sekitar 172 orang,” imbuhnya. Dia menjelaskan, dengan fogging yang dilakukan tim PMI, sambungnya, membuat warga sekitar lebih tenang. “Kalau sudah di fogging begini warga tidak terlalu was-was kalo belum di fogging nyamuk aedes aigypti masih berkeliaran di sekitar lingkungan disini,” ujar Sandy Hidajanto, sekeratris Lingkungan Cluster Kranjingan. Ketua PMI kabupaten Jember H EA Zaenal Marzuki menjelaskan, bahwa pihaknya selalu responsif untuk kepentingan masyarakat, salah satunya untuk fogging. “Kalau ada permohonan fogging, tim asessmen kami minta untuk langsung melakukan kroscek ke lapangan,” ujarnya. Jika hasil asessmen memang benar, sambungnya, maka PMI langsung menerjunkan tim foging ke masyarakat. “Jika laporan benar maka langsung diterjunkan tim untuk melakukan fogging dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun,” imbuhnya. Selain itu, sambungnya, PMI juga koordinasi dengan dinas kesehatan (Dinkes) dalam melakukan fogging. Pasalnya, fogging tidak boleh dilakukan terlalu sering di satu tempat. Agar nyamuk aedes aigypti di wilayah tersebut kebal. “Sebelum fogging kami juga koordinasi dengan dinas kesehatan sebagai organisasi perangkat daerah yang punya kewenangan tentang kesehatan,” imbuhnya. (edy)