Komisi C Minta OPD Pemprov Jatim Efektif Kelola Anggaran

Surabaya, Memorandum.co.id - Komisi C DPRD Jawa Timur meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan mekanismenya. Pasalnya, APBD menjadi salah satu instrumen perangsang perekonomian di daerah. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agung Supriyanto menegaskan, salah satu tugas pengawasan Komisi C terhadap kinerja Pemprov Jatim adalah terkait dengan pengelolaan anggaran. Namun pengawasan itu dilakukan bukan hanya menyangkut soal pendapatan, tetapi juga pembelanjaan. “Kenapa sektor pembelanjaan jadi afirmasi bagi Komisi C? Karena APBD juga salah satu instrumen merangsang perekonomian di daerah. Kalau dana APBD banyak yang ngendon di salah satu bank, tentu ini sangat mengganggu stabilitas terutama sektor pertumbuhan perekonomian,” kata anggota DPRD Jatim Tuban. Oleh sebabnya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini, apabila tahapan-tahapan dari pengeluaran anggaran dilakukan sesuai mekanisme, maka stabilitas perekonomian maupun pertumbuhan ekonomi di Jatim bisa tetap dijaga. “Ini kami selalu melakukan koreksi terutama setiap kuartal melakukan rapat koordinasi dengan berbagai institusi baik sektor pendapatan maupun pembelanjaan,” jelas dia. Agung menyebutkan, pada kuartal II tahun 2022 ini, pihaknya telah menggelar rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim. Dari hasil rapat itu diketahui sudah sekitar 60 persen lebih pendapatan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Bahkan, dana perimbangan yang bersumber dari APBN juga sudah keluar. “Sehingga keuangan daerah sudah ada dan sudah save. Dikarenakan keuangan daerah sudah save, maka kita meminta secepatnya OPD-OPD yang punya kompetensi, punya kewenangan untuk mengeluarkan secepatnya,” pintanya. Misalnya, Agung mencontohkan, dari segi pemberdayaan pada program fisikly, itu bisa segera dikeluarkan lebih awal. Dengan begitu, lapangan kerja akan terbuka. Dan impactnya, secara otomatis perekonomian warga juga akan bertambah. “Jadi multiplier effect, akan berdampak. Maka Komis C selalu mewanti-wanti agar pengelolaan anggaran itu bisa dilakukan sebagaimana mekanismenya,” tandasnya. (day)