Problem Kemiskinan dan Pengangguran Jadi PR Sekdaprov Jatim

Surabaya, memoramdum.co.id - Problem angka kemiskinan yang masih tinggi menjadi pekerjaam rumah (PR) yang harus dikerjakan Sekdaprov Adhy Karyono, untuk segera dituntaskan. Sebab data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jatim masih dia angka 4.572.730 juta jiwa atau 11,40%. Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana menjelaskan, persoalan utama di Jawa Timur yang perlu ditangani dengan cepat adalah masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan pendidikan. “Kemiskinan ekstrem di desa-desa harus menjadi landasan utama skema kebijakan Pemprov Jatim. Khususnya, dalam hal kesiapan anggaran serta program-program kongkrit antar OPD,” terang Wara Sundari Renny Pramana. Lanjut Wara Sundari Renny Praman, kehadiran sekdaprov definitif diharapkan secepatnya menjabarkan program-program yang sudah dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada organisasi perangkat daerah (OPD). “Semoga bisa langsung tancap gas bersama-sama membangun kesejahteraan rakyat Jawa Timur,” terang Wara Sundari Renny Pramana. Mantan ketua DPRD Kota Kediri ini, penting untuk mengimplementasikan program-program gubernur terkait kesejahteraan rakyat (kesra). Begitu juga persoalan pengangguran. Dimana angka pengangguran di Jawa Timur yang masih cukup besar. Data BPS tahun 2021 menyebutkan angka pengangguran masih di sekitar 1.281.395 orang. Pada bulan Februari 2022 lalu, BPS menyebutkan angka pengangguran terbuka 4,81%. Disusul, ada 1,64 juta orang (5,04 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (116,65 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (81,76 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (1,37 juta orang). “Permasalahan seperti ini perlu kerja keras dari seorang sekdaprov sebagai dirijen dari para kepala OPD, agar kinerja berikutnya fokus pada hal-hal tersebut,” terangnya. Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini juga berharap, Sekdaprov Jatim mampu membangun sinergitas yang kuat dan solid dengan jajaran legislatif. Terlebih posisi sekdaprov sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah harus mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. “Jembatan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah baik, harus terus dijaga, apalagi dalam menghadapi tahun politik 2024,” pungkas Bunda Renny. (day)