Seleksi Sekdaprov Jatim Kental Politik Kepentingan

Surabaya, Memorandum.co.id - Teka teki siapa yang bakal menjadi Sekdaprov Jawa Timur belum juga terjawab. Bahkan kabar pelantikan sekdaprov defintif yang bakal digelar masih remang-remang. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Mathur Husairi mengatakan, proses seleksi Sekdaprov Jatim terlalu kental dengan politik interest (kepentingan). Sehingga muncul kabar, kandidat yang lolos seleksi dan namanya masuk ke Tim Penilai Akhir (TPA) melalukan lobi-lobi politik kemana-mana, hingga ke pemerintah pusat. “Saya dengar begitu, mulai dari ormas di bawah hingga di pusat. Hal ini menunjukkan ada kepentingan politik interest sangat kuat,” tutur Mathur. Mantan aktivis anti korupsi ini, menegaskan harusnya sudah ada keputusan presiden (keppres) terkait siapa sekda definitif. “Nyatanya tim penilai akhir yang diketuai Wapres, KH Ma’ruf Amin belum juga menentukan melalui keputusan presiden. Meski proses seleksi Sedakprov Jatim sudah tuntas,” kritik Mathur. Disampaikan Mathur, Wapres sebagai ketua tim penilai akhir, sudah melakukan semua mekanisme. Tinggal mengeluarkan keppres. “Kenyataanya di proses seleksi terlalu melihat kepentingan yang bukan wilayahnya. Sehingga pemerintah pusat (wapres) juga terpengaruh,” tegas dia. Terpisah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (13/7) sekitar pukul 11.00 mendarat di Bandara Juanda usai menjalankan ibadah haji. Kepulangan cepat Gubernur Jatim ini, dikabarkan akan melantik sekdaprov terpilih. Info yang beredar, nama Adhy Karyono (Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial) yang juga mantan staf Gubernur Khofifah ketika menjabat sebagai Menteri Sosial menjadi gaco utama. Selain itu, posisi sekdaprov juga mengerucut kepada Jumadi (Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Jatim). Tapi jika nantinya Adhy Karyono yang terpilih menjadi sekdaprov bisa dibilang pengaderan di Jatim mandek. “Adhi Karyono, diinginkan gubernur. Sementara yang lain (pejabat Jatim yang lolos seleksi sekdaprov) sama-sama ingin masuk dan ikut berkompetisi.” kata politisi asal pulau garam Madura ini. Pertanyaannya sederhana. Masak dari sekian pejabat di Jatim tidak ada yang kapabel menduduki jabatan sekdaprov sehingga harus mencari dari luar. Hingga kini nama Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial, Adhy Karyono menguat sebagai calon Sekdprov Jatim. Demikian juga dengan nama Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Jatim, Jumadi memiliki potensi besar duduk sebagai sekdaprov definitif. Meski begitu, dirinya mengaku heran dengan lambannya kebijakan itu. Sebab di Jawa Timur banyak pejabat (ASN) yang kompentensinya bisa menjabat sekdaprov definif. Karena sekdaprov harus bisa menjaga dan membangun orkestra kepentingan gubernur dengan DPRD, menjaga kepentingan gubernur dengan stakeholder, menjaga kepentingan gubernur dengan wali kota dan bupati, menjaga komunikasi gubernur dengan ASN dilingkungan pemprov. “Sekda harus menyinergikan visi misi gubernur yang jabatannya tinggal dua tahun,” urai dia. Ia mengkritik, jika Sekdaprov Jatim nantinya berasal dari luar Jatim, menunjukkan komunikasi Gubernur Khofifah dengan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim tidak terjalin dengan baik. “Berarti gubernur tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan jajaran bawahnya di Jatim. Sehingga mengambil sekdaprov dari luar. Meski begitu saya menghormati keputusan apapun yang dilakukan gubernur, sebab user-nya adalah gubernur,” seloroh Mathur. Politisi Indrapura ini siap menjalankan fungsinya sebagai legislatif melakukan kontrol kebijakan pemprov. “Jangan kemudian ada komunikasi yang tidak bagus, antara eksukutif dan legislatif,” tegas Mathor. Dengan dilantiknya sekdaprov definitif nanti. Maka jabatan sekretaris daerah harus menjadi leader yang bagus dengan ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), legislatif, seluruh jajaran samping pemprov. “Karena mereka (OPD dan sekdaprov) harus mampu mengimplementasikan dan menerjemahkan visi misi gubernur. Sekdaprov nanti harus bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Covid,” katanya. (day)