Beasiswa Profesi Tak Diakomodir, Mahasiswa Sambat ke DPRD

Reni Astuti mendengar keluhan mahasiswa di ruang kerjanya. Surabaya, memorandum.co.id - Empat mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) penerima Beasiswa Pemuda Tangguh, yang sebelumnya bernama Beasiswa Generasi Emas, tengah mencari kejelasan nasib terkait pembiayaan pendidikan untuk menempuh jenjang profesi. Sejumlah mahasiswa itu lantas menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Surabaya. Kunjungan para mahasiswa ini pun diterima dengan hangat oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. Kedatangan agents of change ini bermaksud untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa, khususnya penerima beasiswa kuliah Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya yang tengah melanjutkan pendidikan profesi agar dapat terpenuhi masa studinya hingga tuntas. Hal ini cukup beralasan. Pasalnya, para mahasiswa yang merupakan calon-calon tenaga kesehatan ini butuh Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Adapun untuk memenuhinya perlu menempuh pendidikan profesi dengan bekal ijazah dan lulus uji kompetensi. Keempat mahasiswa Unair ini lantas mempertanyakan alasan biaya pendidikan jenjang profesi tidak lagi diakomodasi per tahun 2022. Padahal menurut Vina, salah satu mahasiswa farmasi Unair menyatakan, mahasiswa sebelumnya yang berstatus kurang mampu dan terdata di MBR masih memperoleh bantuan pembiayaan Pemkot Surabaya. Selaras, Hamidah, mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran (FK) Unair juga menyayangkan sikap dinas yang menangani beasiswa saat ini. "Kenapa kuliah profesi beasiswanya tidak bisa dilanjutkan," ujar Hamidah, Jumat (8/7). Imbasnya, para mahasiswa mengalami kesulitan secara finansial memenuhi biaya per semesternya. Terlebih bagi mahasiswa bidang kesehatan yang memiliki beragam kebutuhan selama kuliah. “Yang jelas, kita UKT-nya jadi bayar sendiri, sedangkan orang tua kami kan kurang mampu dan terdata MBR. Jadi kan susah. Saya sampai ngutang-ngutang untuk bayar UKT,” ungkap Sisca, mahasiswa prodi kebidanan FK Unair. “Belum lagi pengeluarannya juga bukan hanya UKT kan ya, bukan hanya biaya akomodasi saja, karena kami (berkegiatan) di rumah sakit. Jadi kami harus test swab berkala itu pun ditanggung sendiri,” timpal Hamidah. Menyikapi hal tersebut, Reni sapaan akrab legislator PKS itu memberi tanggapan bahwa Perwali tidak dapat dijadikan alasan Pemkot untuk tidak membiayai putra-putri Kota Surabaya yang membutuhkan bantuan, sehingga tidak bisa melanjutkan studi hingga selesai. “Perwali tidak banyak perubahan terkait kriteria mahasiswa penerima beasiswa, anggaran juga ada. Jangan sampai ada anak-anak Surabaya yang terhalangi dan tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena terhambat oleh biaya," ujar Reni. Peralihan pengelola beasiswa kuliah dari Dinas Pendidikan (Dispendik) ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbuporapar) juga dianggap para mahasiswa menimbulkan kebingungan terkait berbagai miskomunikasi hingga alasan pemkot tidak lagi membiayai jenjang profesi. Terkait hal ini Politisi PKS ini pun memberikan keterangan bahwa adanya perpindahan OPD menyebabkan beberapa kendala yang perlu menjadi evaluasi. Meski beda dinas, harusnya tidak ada kendala karena tidak ada perbedaan, sumber pendanaan pun sama dari APBD Surabaya. "Saya minta pemkot segera mensolusi ini," tegas Reni. Di akhir, tidak ketinggalan wakil rakyat itu juga memberi semangat dan motivasi anak-anak muda Surabaya itu sebagai generasi penerus dan estafet kepemimpinan bangsa. Dirinya pun mendukung penuh para mahasiswa  anak muda Kota Pahlawan supaya mampu menggapai cita-citanya melalui akses pendidikan. (bin)