Kepala BPN Jatim: Sinergi dengan Polri Harus Ditingkatkan

Surabaya, memorandum.co.id - Dalam menjalankan tugas-tugas selama di Jawa Timur, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ir H Jonahar, M Ec Dev, mengakui banyak mendapatkan dukungan dari Korps Bhayangkara. Tentunya yang berkaitan dengan bidang kerjanya menyangkut persoalan pertanahan di Jawa Timur. “Sebelumnya, saya ucapkan selamat berulang tahun yang ke-76 buat Polri kita. Semoga dengan semakin matangnya usia ini, akan semakin dapat mengemban tugas dan menjalankan amanah dengan baik,” ujar Jonahar, Senin (4/6). Diakui oleh mantan Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah ini, BPN Jatim sangat-sangat terbantu dengan Kepolisian Polda Jatim. Terutama dalam rangka proses pewujudan peta Jawa Timur Lengkap yang saat ini sedang diperisapkan. “Kami sangat senang dengan sinergi yang sudah terbangun dengan baik ini. Makanya, sinergi dengan Polri harus ditingkatkan. Itu yang selalu saya minta kepada jajaran kantah di Jatim. Karena kami mengakui, banyak persoalan aset-aset yang telah banyak dibantu Polda dalam penyelesaiaanya. Berkat sinergitas ini, membuat proses sertifikat yang kurang lancar dan belum selesai, bisa diurai satu per satu. Salah satunya adalah aset yang di Kabupaten Bojonegoro. Dan kami selalu berharap masalah tersebut segera bisa diselesaikan,” harapnya. Menurutnya, langkah yang sudah dilakukan ini sangat sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, yang meminta jajarannya menggandeng Polri. “Bapak Menteri meminta untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama di antara kedua lembaga ini. Bahwa sinergitas antara Kementerian ATR/BPN dan Polri yang selama ini telah terjalin harus selalu ditingkatkan,” bebernya. Terutama menyangkut penanganan kejahatan mafia pertanahan dibutuhkan peningkatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk melakukan penilaian dan penyelesaian kasus tanah. Mengingat banyak terjadi kasus hukum terkait pertanahan. Dimana dalam konsep reforma agraria agar menyelesaikan masalah pertanahan secara prinsip dasar negara hukum. Lanjut Jonahar, terlebih saat ini BPN Jawa Timur berupayamewujudkan peta Jawa Timur Lengkap yang sangat membutuhkan bantuan Polda Jawa Timur dalam rangka pengamanan di lapangan agar program tersebut berjalan lancar. “Bahkan kami telah menggagas dan mencetuskan semangat bersinergi antara jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, serta seluruh stakeholder melalui pola Trijuang yang kami canangkan sejak 25 September 2020,” urainya. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur juga telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan para stakeholder yakni Kodam V Brawijaya, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Badan Wakaf Indonesia, Pengurus Wilayah Nahdlotul Ulama Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. “ Kami ucapkan terimakasih kepada semuanya.n Dengan bantuannya, kinerja Jawa Timur di Tahun 2020 dan 2021 mencapai sesuai target 100 % dan diapresiasi bapak menteri yang terdahulu. Dan yang membanggakan, bahwa Kinerja Jawa Timur mempunyai Kinerja terbaik dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia. Sekali lagi terimakasih atas sinergitas yang selam ini sudah terbangun,” pungkas Jonahar. (mik)