DPRD Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani PMK di Jatim

Surabaya, Memorandum.co.id - Bantuan vaksin untuk ternak terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sangat sedikit direaksi DPRD Jatim. Wakil rakyat mendesak pemerintah pusat maksimal membantu Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mendesak pemerintah pusat serius menangani persolan PMK di Jatim. Politisi Golkar ini juga meminta Gubernur Khofifah dan Dinas Peternakan berupaya keras agar ternak-ternak ini segera mendapatkan vaksin lebih banyak. Tidak seharusnya diam hanya mendapat 9 botol yang saat ini bagikan di 4 Kota Kabupaten. "Kami memohon kepada Pemerintah Pusat untuk serius dalam menangani penyelesaian persoalan PMK di Jatim,” tegas Sahat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jatim terus mengupayakkan pengadaan vaksin dari pemerintah pusat, yang saat ini hanya memberi 9 botol saja untuk Jatim. Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini, mengatakan keseriusan pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan karena kondisi peternak Jatim sudah makin resah saja. Sahat mencontohkkan kondisi di Ponorogo, ratusan sapi mati karena PMK bahkan sampai merepotkan pemerintah setempat untuk mengubur sapi sapi yang mati akibat penyakit tersebut. "Ratusan Sapi mati dan ini merepotkkan pemerintah Ponorogo untuk menguburkkan karena kan harus diangkut secara khusus, sampai sampai harus membuat kuburan massal. Ini kalau tidak ditangani dengan baik akan timbul bangkai dan akan berdampak pada kesehatan warga, dan timbul penyakit lain yang menimpa warga, " ungkap Sahat. Dengan kondisi ini kata Sahat, Pemerintah pusat tidak bisa lagi abai dalam pemberian vaksin dan harus secepat mungkin memberikan vaksin pada Sapi yang terkena PMK agar tidak makin meluas. "Kami minta Pemerintah pusat untuk sungguh sungguh dan secepatnya mengirim vaksin ke Jawa Timur, sebab jika tidak segera dikirimkan ke Jatim saya kuatir ini akan makin meluas yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dan sekedar mengingatkan sebentar lagi ada agenda keagamaan Idul Qurban, maka sudah selayaknya vaksin ini menjadi keseriusan Pemerintah pusat," desaknya. Sahat mngatakan Pemprov Jatim memang sudah membuat 81 titik lokasi penanganan PMK di Jatim. Namun saat ini kondisi penyebaran PMK makin meresahkan, apalagi tenaga kesehatan hewan sangat terbatas dibanding jumlah ternak yang terkena PMK. Karenanya Sahat meminta Satgas khusus Penanganan PMK di Jatim untuk bisa menampilkan data realtime, dan tidak mengandalkan data elektronik dengan menggandeng TNI Polri agar bisa dicari penanganan yang paling mungkin, sembari menanti vaksin. "Kami berharap agar Satgas Khusus penangan PMK tidak hanya mengandalkan laporan elektronik namun real time secara fisik melakukan koordinasi dengan TNI Polri melihat langsung kondisi Sapi-Sapi dan berada dimana," lanjutnya. Tidak hanya soal vaksin politisi penghobi olah raga tinju ini, juga meminta kepada Gubernur Jatim untuk membantu meringakan beban peternak yang sapinya mati karena PMK, dengan memberikan stimulus untuk meringankan beban para peternak. "Kita ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk membantu peternak, kami berharap Gubernur bisa membuat kebijakan penggunaan dana ini untuk meringankan beban peternak. Kami DPRD Jatim tentu akan sangat mendukung jika kebijakan ini diambil Ibu Gubernur. Dan kami meminta agar penanganan untuk PMK ini dilakukan sama seriusnya seperti saat penangan Covid 19," pungkasnya. (day)