Surabaya, memorandum.co.id - Menyambut tahun ajaran baru dan masuk sekolah tahun 2022/2023, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, mewanti-wanti para wali murid tentang adanya mafia dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut Reni, kemungkinan adanya praktik mafia PPDB masih sangat terbuka. Pemenuhan pagu yang tidak sesuai dengan prosedur, rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Adapun modus oknum tidak bertanggung jawab ini, salah satunya dengan memanfaatkan kondisi krusial, seperti membludaknya lulusan SD/MI dengan terbatasnya keberadaan SMP negeri di Kota Pahlawan. “Dijanjikan masuk sekolah negeri dengan menggelontorkan dana sekian, tetapi kenyataannya tidak didaftarkan. Sehingga ketika pengumuman, orang tuanya pun kebingungan,” ungkap Reni, Jumat (17/6). Hal demikian berkaca dari pengalaman pada PPDB di tahun-tahun sebelumnya. Reni kerap menerima laporan tentang keberadaan mafia PPDB. Dia pun menyebut adanya praktik ini sangat merugikan dan meresahkan para calon peserta didik baru (CPDB). Berangkat dari sini, Reni mendesak Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya bersama Dinas Pendidikan (dispendik) Surabaya untuk menindak tegas mafia PPDB. Dia juga menekankan agar para wali murid menghindari praktik tersebut “Bahkan jika ada dari unsur pihak sekolah, dinas itu sendiri yang bermain pada praktik-praktik seperti ini, maka ya harus dikenai sanksi. Kita minta jangan ada jalur siluman," tegasnya. Pimpinan DPRD Surabaya ini turut mengimbau agar pihak sekolah maupun wali murid senantiasa melakukan pendaftaran bagi para CPDB sesuai dengan prosedur yang tertera. “Tahapan pemenuhan pagu harus benar-benar sesuai prosedur dan memperhatikan standar minimal untuk menjamin kualitas pendidikan,” imbaunya. Melalui PPDB yang dilaksanakan secara online dan tanpa perantara atau pihak ketiga itu, Reni berharap bisa menciptakan proses penerimaan peserta didik yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di samping itu, Reni memaparkan, persaingan masuk ke SMP negeri tahun ini bakal lebih ketat. Terdapat 39.617 peserta didik lulusan SD yang berebut bangku dengan daya tampung sejumlah 18.800 siswa di 63 SMP negeri se-Surabaya. Praktis, 20.817 peserta didik lainnya tidak kebagian kuota. Terlebih lagi di wilayah dengan keberadaan sekolah negeri yang masih minim. “Bagi siswa yang tidak masuk ke sekolah pegeri, para orang tua dan siswa tetap semangat dan tetap berbesar hati,” ucap Reni. Untuk itu, Reni teus mendorong pemkot agar tak berhenti meningkatkan kualitas sekolah swasta. Hal ini sebagaimana misi Wali Kota Surabaya yang ingin para orang tua dan murid merasa nyaman ketika masuk ke sekolah swasta. "Bagi warga yang kurang mampu dalam pembiayaan di sekolah swasta, maka harus dibantu oleh pemkot, jangan ada putus sekolah," tegas Reni. Untuk memastikan proses PPDB berjalan dengan baik, Reni sempat mengunjungi layanan konsultasi PPDB di kantor Dispendik Surabaya. Di sela kunjungannya itu, Reni menyampaikan apresiasi perihal ruang pelayanan konsultasi tersebut. “Secara umum, saya tadi ngecek, saya juga lihat tadi bagaimana masyarakat dilayani ya, jadi relatif solutif lah,” bebernya. Seperti diketahui, ruang konsultasi PPDB telah dibuka sejak satu bulan lalu. Layanan ini ditujukan demi mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai PPDB. Khususnya, bagi mereka yang terkendala secara teknis utamanya terkait tahapan pendaftaran sekolah. “Barangkali ada warga yang kesulitan mendaftar secara online atau masih ragu misalkan jarak (zonasi rumah ke sekolah) sudah benar atau salah, sebaiknya segera datang untuk mendapat solusi di sini,” terangnya. Saat ini, tahapan pendaftaran PPDB jenjang SMP di Surabaya tengah berlangsung. Informasi jadwal PPDB, tata cara pendaftaran, cek status CPDB, pengumuman, hingga layanan pengaduan atau bantuan secara lengkap dapat diakses melalui laman melalui ppdb.surabaya.go.id. (bin)
Kategori :