Petinggi Satpol PP Dipolisikan, Pimpinan Dewan: Warning untuk ASN Lain

Surabaya, memorandum.co.id - Kasus yang menyeret nama salah satu petinggi Satpol PP Surabaya berinisial FE memantik perhatian pimpinan DPRD Surabaya, Reni Astuti untuk berkomentar. Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya ini, dugaan kasus penjualan barang penertiban senilai ratusan juta rupiah yang membelenggu FE, harus menjadi perhatian seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya menjadi catatan bagi internal satpol PP, namun seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya juga diminta untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap aset yang ada dengan baik dan benar. Jangan sampai kecolongan. "Dengan adanya kasus ini, maka menjadi reminder bagi ASN yang ada di dinas-dinas lain, yang berpotensi memicu kasus serupa. Jadi harus menjadi perhatian dalam konteks pengendalian jajaran ASN. Tidak hanya di internal satpol PP saja, namun seluruh dinas yang ada," tutur Reni, Senin (6/6). Seperti diberitakan sebelumnya, FE diduga menjual hasil barang penertiban yang berada di gudang penyimpanan Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal. Saat ini, proses penyelidikan tengah dilakukan oleh pihak Inspektorat dan Polrestabes Surabaya. Reni mengatakan, pemkot memang memiliki segudang aset yang berstatus milik pemerintah daerah maupun negara. Baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak. Dan aset-aset tersebut sangat rawan dan berpotensi disalahgunakan. Karena itu, Reni mendorong ada pengawasan berlapis terhadap aset-aset tersebut. Pengawasan bisa dilakukan dengan mengandalkan CCTV sekaligus penguatan SOP. Yang jelas, Reni mengimbau harus ada manajerial pengawasan yang baik. "Bisa dijaga dengan bergilir dan dilengkapi dengan sistem pengamanan yang berlapis, seperti dipantau dengan CCTV. Jadi SOP-nya dikuatkan. Aset tersebut dijaga oleh siapa, lalu dilaporkan kepada siapa," tegas politisi PKS ini. Diakuinya, tugas jajaran satpol PP bukan pekerjaan yang ringan. Kendati demikian, Reni berharap ada pembinaan yang berkelanjutan. Tidak kalah penting, pada saat proses rekruitmen juga perlu ada seleksi yang ketat. Dua hal itu menjadi catatannya terhadap kinerja satpol PP yang dalam setahun terakhir ini kerap menimbulkan polemik. "Tugas jajaran satpol PP memang berat. Tantangan dan beban kerja mereka juga berat. Maka, dua hal yang harus diperhatikan adalah pada tingkat seleksi dan pembinaan. Kedua sektor ini harus dioptimalkan," katanya. "Termasuk bagaimana menentukan kompetensinya, karakternya seperti apa, hal-hal ini penting untuk diketahui. Satpol PP Surabaya mempunyai jargon humanis dan solutif, maka ya harus ada pembinaan yang berkarakter seperti ini," sambung Reni. Ke depan, Reni berharap kejadian serupa tidak terulang. Baik di internal satpol PP maupun pada dinas yang lain. Sedangkan bagi terduga pelaku FE, manakala terbukti bersalah, Reni mendesak ada hukuman yang setimpal. "Dengan adanya kasus ini, maka kita minta harus menjadi perhatian bersama," tuntasnya. (bin)