Terima BKSAP, Wali Kota Malang Dorong Penguatan Pendidikan Karakter

Malang, memorandum.co.id - Transformasi konsep pendidikan perlu menitikberatkan pada pembentukan karakter dan menumbuhkembangkan potensi kreatif peserta didik. Pendekatan ini diyakini tidak hanya berdampak positif pada pencapaian sustainable development goals (SDGs) ke-4, yakni pendidikan bermutu dan inklusif. Target SDGs ke-1 tentang pengentasan kemiskinan, SDG ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan SDG ke-10 tentang pengurangan ketimpangan juga akan secara korelatif bergerak membaik. Ini disampaikan Wali Kota Malang  H Sutiaji dalam paparannya saat menerima kunjungan Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI dalam agenda BKSAP SDGs Day, di ruang sidang Balai Kota Malang, Kamis (2/6/2022). “Disrupsi teknologi ini dampaknya besar pada karakter anak bangsa saat ini. Kami berharap bapak ibu anggota DPR RI bisa membawa aspirasi ini, bahwa kita perlu menitikberatkan pada karakter pada usia emas, bukannya calistung,” terang Sutiaji. Wali Kota Sutiaji yang hadir bersama Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mencontohkan semakin maraknya kegaduhan di dunia maya, terkikisnya budaya saling menghormati antarsesama, mengindikasikan adanya gap antara sistem pendidikan dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan masih relatif tingginya angka pengangguran terdidik di kawasan perkotaan menjadi sebuah tantangan tersendiri keterhubungan institusi pendidikan dan pasar dunia usaha. "Link and match harus diperkuat di tingkat pendidikan vokasi, kampus dan industri. Ini yg mendasari langkah Pemkot Malang bersinergi dengan sejumlah perguruan tinggi merintis pedoman kurikulum berbasis skill industri digital,” papar Sutiaji yang gemar membaca tersebut. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr H Mardani Ali Sera M.Eng yang juga ketua rombongan mengapresiasi berbagai upaya pencapaian SDGs yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai elemen masyarakat Kota Malang. Pasang surut perjalanan sejumlah inisiatif yang disampaikan secara terbuka oleh Kota Malang. Menurut Mardani menjadi oleh-oleh penting yang akan dibawa BKSAP untuk mendorong pembelajaran dan kolaborasi. ini sesuai kapasitasnya memperkuat diplomasi soft power parlemen melalui pendidikan dan pertukaran budaya. Terkait isu pendidikan, Mardani menyikapi tingkat pengangguran terdidik di Kota Malang yang masih cukup tinggi di tengah membaiknya ekonomi, indeks pembangunan manusia dan rendahnya tingkat kemiskinan sebagai sebuah fenomena penting untuk dikaji. “Ini paradoks yang menarik didalami. Apakah link and matchnya belum atau adanya perubahan kebutuhan skill tenaga kerja yang mempengaruhi. Pak wali dan pak wawali punya ide besar soal pendidikan karakter dan kurikulum yang patut terus didorong,” urainya. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina memuji kinerja Pemkot Malang di bidang kesehatan dengan menjadi pionir realisasi target Universal Health Coverage (UHC) sejak April 2021. "Sangat baik terobosan langkah pak wali kota dan jajarannya dalam menghadirkan jaminan kesehatan. Juga isu lain seputar pekerja migran yang menjadi atensi kami,” tambah Arzeti. Selain aspek pendidikan dan kesehatan, sejumlah inisiatif membumikan 17 indikator SDGs dari Kota Malang turut dipaparkan. Contohnya keberhasilan inisiatif urban farming dan budidaya perikanan kota turut menurunkan angka prevalensi stunting dari 18 persen (2019) menjadi 9 persen (2021). Sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDGs ke-2 tentang ketahanan pangan. Dalam konteks lain, hadirnya Musrenbang Tematik Perempuan, Sekolah Kartini dan keterwakilan perempuan turut mendorong Indeks Pembangunan Gender naik dari 94,71 (2020) menjadi 95,16 (2021) dan menjadi preseden baik bagi SDGs ke-5 yang menitikberatkan pada kesetaraan gender. (*/ari)