Ada 151 Ribu Pengangguran, DPRD Surabaya Soroti Kinerja Pemkot

Surabaya, memorandum.co.id - Saat ini, permasalahan di Kota Surabaya yang paling mendesak untuk ditangani adalah pengangguran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya pada 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pahlawan mencapai 151.976 jiwa atau sekitar 9,68 persen dari penduduk angkatan kerja yang mencapai 1,57 juta jiwa. Kendati Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya telah melakukan beragam upaya, namun menurut Thony, dibutuhkan langkah yang lebih serius untuk mengentaskan masalah pengangguran ini. Seperti diketahui, Thony menjelaskan, pemkot telah menyiapkan sejumlah skema kebijakan. Di antaranya program job fair daring yang terprogram di 2022, yang diharapkan bisa memperbesar akses pencari kerja dengan dunia usaha dan dunia industri. Lalu, pemkot juga secara masif melakukan pelatihan digital marketing untuk pelaku UMKM dan sertifikasi keahlian bagi warga Surabaya. "Upaya yang dilakukan pemkot memang sudah baik, namun sebagian besar masyarakat mengaku tidak merasakan dampaknya," beber politisi Gerindra ini, Selasa (17/5). Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemkot dinilainya putus di tengah jalan dan tidak berkelanjutan. Karena itu masih banyak masyarakat yang kesulitan mencari kerja atau peluang usaha, meski sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi keahlian. ”Pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan pemkot dilepas begitu saja. Sayang, seharusnya dilakukan hingga tuntas. Didampingi, kemudian dilakukan outreach lebih lanjut," katanya. Lanjut Thony, semestinya setelah masyarakat diikutkan pelatihan, pemkot melakukan proses pendistribusian. Pemkot sudah mengantongi data. Bagi mereka yang sudah dilatih, bisa didistribusikan. Apabila mereka lebih berdaya, maka dapat diciptakan berbagai kegiatan yang akan dibutuhkan pasar. "Ini yang belum dilakukan, sehingga banyak tenaga kerja terlatih yang tidak tersalurkan, akhirnya lupa. Pelatihannya jadi muspro (sia-sia, red) dan kembali menjadi beban negara,” tandas AH Thony. Untuk itu, pihaknya mencoba mengambil peran dan mengajak pihak-pihak yang terlibat, termasuk Pemkot Surabaya dalam hal ini dinas perindustrian dan tenaga kerja (disnaker), untuk memikirkan bagaimana mengentaskan minimal 10 ribu pengangguran. Thony memastikan, misi tersebut bisa dicapai dengan mudah jika dilakukan bersama-sama. "150 ribu lebih pengangguran adalah jumlah yang banyak, maka dari itu pelan-pelan ayo kita kurangi dengan mekanisme yang nyata dan berkelanjutan," ucapnya. Menurut telaah Thony, mayoritas pengangguran ada yang berorientasi menjadi pengusaha, dalam arti secara berkelompok. Ada yang menyiapkan bahan baku, ada yang memproses, dan yang memasarkan. Apabila itu terealisasi, otomatis akan menjadi inner lingkaran sosial usaha yang berkelanjutan. "Menciptakan sebuah ekosistem kegiatan dalam setiap kluster bidang, sebenarnya dapat dirangkai dengan baik. Kenapa tidak kita siapkan siapa yang menyediakan daging, tepung, siapa yang memproses, kemudian siapa yang menjualnya," papar alumnus Fisip Universitas Gadjah Mada (UGM) 1994 ini. Terlebih, di masa sekarang, kebutuhan lapangan kerja sudah banyak tergantikan oleh mesin, elektronik maupun jejaring. Karenanya Thony berharap, masyarakat dapat berusaha secara mandiri, dan dimungkinkan terbentuknya kegiatan-kegiatan usaha atau UMKM. "Tapi yang perlu dicatat, usaha atau UMKM yang diciptakan harus mengarah pada kegiatan yang diyakini bisa berjalan," tegasnya. Di sisi lain, AH Thony mengaku sudah melakukan lobby kepada perusahaan-perusahaan luar negeri. Thony menyebut, perusahaan-perusahaan luar negeri ada yang sudah siap menerima para pekerja yang sudah siap dengan gaji yang cukup menjanjikan. ”Ke depan, akan kita tuangkan dalam pokok pikiran (pokir) dewan, dan kita sampaikan kepada wali kota, supaya untuk orientasi menuju pengentasan pengangguran. Kita berharap wali kota dapat mengatasi secara terukur dan tuntas,” tuntasnya. (bin)