DPRD Minta Pemkot Perhatikan MBR Tak Tersentuh BLT Migor dan BNPT

Surabaya, memorandum.co.id - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya pada tahun 2022 tembus 1 juta jiwa lebih. Tepatnya 1.085.588 jiwa atau 383.208 keluarga. Hal ini menjadi sorotan DPRD Surabaya. Sebab, Kemensos RI hanya mengintervensi 85.328 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan BLT migor senilai Rp 300 ribu. Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, MBR yang tak kebagian harus menjadi perhatian Wali Kota Eri Cahyadi. Pihaknya mendesak agar ada intervensi dari Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya kepada 1 juta MBR yang tersisihkan. "Fakta di lapangan, saya masih menemukan pengaduan warga tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan,” ujar Reni, Minggu (24/4/2022). Reni mengungkapkan, ketidakadilan tersebut dirasakan oleh Endang Fajarianty, janda berumur 70 tahun, warga Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo. Endang membutuhkan uluran bantuan. Hal ini diutarakan Indras, anak dari Endang, yang mengirimkan pesan kepada Reni Astuti melalui direct message (DM) Instagram. Indras menceritakan, sejak 2021 bantuan baik PKH maupun BPNT sudah tidak lagi tersalurkan. Dia pun mengeluhkan hal itu lantaran ibunya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak mendapat bantuan. Sementara tetangga lain yang dianggap lebih berkecukupan menerima. Reni yang menerima aduan warga tersebut lalu menyambangi kediaman Endang yang indekos di Jalan Tegal Mulyorejo Baru. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lantas menyayangkan kejadian yang dialami oleh Endang. Reni merasa iba serta berempati dengan kesulitan yang dialami warga dengan kondisi demikian. “Karena saya sendiri juga sangat sedih ya, ketika ada masyarakat yang kondisinya tidak mampu, kanan-kirinya (tetangga) dapat bantuan tapi yang bersangkutan tidak dapat (bantuan),” kata Reni. Pada kesempatan ini, Reni turut menyinggung terkait program BLT migor senilai Rp 300 ribu dan pencairan BPNT kepada warga yang membutuhkan. Bantuan BLT migor untuk tiga bulan (April, Mei, dan Juni) kepada masyarakat dengan kriteria penerima tersebut digulirkan pemerintah menyikapi tingginya harga minyak goreng di pasaran. “Saya mengapresiasi ya, karena dalam kondisi sulit masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” terang Reni. Meski begitu, Reni mengatakan kondisi yang dialami Endang menjadi contoh bahwa masih ada warga yang tengah kesulitan namun belum mendapatkan bantuan. Menanggapi hal ini, Reni menekankan, warga MBR yang tidak mendapat bantuan BLT migor dan BPNT agar perlu mendapat perhatian pemkot. “Saya mendorong pemkot untuk memastikan warga MBR lainnya yang tidak mendapat intervensi bantuan BLT minyak goreng dan BPNT terkendala, itu harus mendapat perhatian dan harus mendapat bantuan juga, kalau memang kondisinya sangat-sangat tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah,” tegasnya. Reni mengusulkan supaya pemkot mengoptimalkan bantuan CSR yang ada untuk memproyeksikan bantuan kepada MBR yang terpinggirkan. Selain itu, juga dapat memanfaatkan dana BAZNAS Kota Surabaya hasil zakat, infak, dan sedekah (ZIS) para ASN, yang sebulan mencapai Rp 3 miliar. "Atau dari sumber dana lain yang bisa digunakan sesuai aturan," imbuh Reni. Sementara itu, Indras mengatakan, warga yang sudah cair bantuannya menerima sejumlah 15 kg beras, 1 kg telur, dan uang nominal Rp 1,2 juta. Lantas dia menyesalkan bantuan tersebut tidak terjangkau ibunya yang tengah membutuhkan, sehingga mengadukan kepada Reni dan mendapat tanggapan langsung. “Matur suwun Bu Reni purun ngunjungi, perjalanan Bu Reni di IG, di Facebook itu saya ngikuti terus, tak komen terus, akhire itu tadi saya mengeluh terus direspon, langsung ditanggapi,” ucap Indras. Terkait kelanjutannya, Indras mengatakan, saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (dinsos) Surabaya, dan pihaknya diminta untuk menunggu terlebih dahulu perihal tindaklanjutnya. (bin)