DPRD Surabaya: Program Dandan Omah Harus Tepat Sasaran

Surabaya, memorandum.co.id - DPRD Surabaya meminta kepada Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya agar program Dandan Omah berjalan tepat sasaran. Program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu dinilai legislatif perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh. Dengan begitu dapat berjalan optimal dan sesuai harapan. "Program Dandan Omah perlu dilakukan evaluasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat melalui lurah dan camat agar bantuan rutilahu bisa tepat sasaran," ujar anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun, Jumat (15/4/2022). Thamrun menjelaskan, sosialisasi penting untuk digalakkan oleh jajaran kelurahan dan kecamatan. Sebab dia pernah menjumpai warga yang meminta untuk dilakukan bangun rumah, alih-alih renovasi rutilahu. "Nah, makanya program ini harus disosialisasikan di setiap rayonnya dan dikomunikasikan agar warga tidak salah paham," tandas politisi PDI Perjuangan ini. Ada sebanyak 800 rumah yang ditarget masuk dalam program Dandan Omah. Diprioritaskan bagi MBR yang tersebar di 154 kelurahan se-Surabaya. Setiap satu unit rumah yang dibedah, melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari. Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan belanja di toko galangan sekitar. "Program Dandan Omah yang digagas oleh pemkot ini mempunyai nilai plus tersendiri, yaitu menyerap warga sekitar sebagai tenaga kerja yang melakukan renovasi rutilahu," beber John. Adapun setiap unit rumah, pemkot menganggarkan sebesar Rp 35 juta. Jika ditotal dari 800 titik sasaran di 154 kelurahan, maka program Rutilahu pada tahun 2022 menyerap sebanyak 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. Dengan demikian, perputaran ekonomi kerakyatan dalam program ini di tahun 2022 mencapai Rp 28 miliar. "Kita ingin memastikan agar pelaksanaan pembangunan rutilahu berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran Rp 28 miliar dapat tersalurkan seluruhnya tanpa adanya penyelewengan dana," tegas John. Menurutnya, nilai yang sudah ditetapkan oleh wali kota tersebut sangat mudah diawasi dari segi kualitas bahan bangunan. Begitu pula dengan gaji yang diberikan tenaga kerja bangunan. "Kami dari legislatif tentu sangat mudah mengetahui jika ada penyelewengan dana," urainya. John menambahkan, ada beberapa catatan lain yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Surabaya yakni soal estimasi waktu kepastian eksekusi renovasi rutilahu. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemkot Surabaya mengubah timetable eksekusi sehingga dapat dilakukan lebih cepat. "Program yang diterima oleh masyarakat itu responnya sudah sangat positif dan bagus. Hanya waktu setelah survey hingga renovasi yang belum jelas, mungkin itu perlu diperbaiki sistem target waktunya," tuturnya. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui bahwa ada kesulitan yang dihadapi pemkot untuk menyukseskan program Dandan Omah. "Kesulitan saat ini yaitu ketika survei ditemukan ada rumah yang berdiri di atas lahan bukan milik pribadi," ungkapnya. Mengatasi masalah ini, Eri menyebut akan melakukan perubahan peraturan wali kota (perwali) agar intervensi untuk warga MBR bisa tepat sasaran. "Maka dari itu kita harus membuat terobosan, ketika rumah itu berdiri di lahannya PT KAI atau BBWS, tapi warga tersebut KTP-nya sesuai alamat itu, ya nggak apa kita berikan intervensi," kata Wali Kota Eri Cahyadi. Sembari itu, dia berpesan kepada warga Surabaya untuk memberi tahu manakala ada warga yang kesusahan dan membutuhkan bantuan, salah satunya rutilahu. Di sisi lain, wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menargetkan, ada 2.150 yang tersisa dari 3.450 rutilahu yang diusulkan untuk dituntaskan pada 2023 mendatang. "Jadi yang penting panjenengan punya rasa empati, kekeluargaan yang sangat kuat, sehingga kampungnya bisa dijaga bersama-sama. Jadi ayo dikuatkan kembali, per RT dan Dasawisma, sehingga nanti dapat diketahui mana yang stunting, mana yang rutilahu, dan lain sebagainya," tuntasnya. (bin)