Lamongan, memorandum.co.id - Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Lamongan, melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada Kamis (31/3), di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan. Musrenbang tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lamongan tahun 2023.
Memiliki tema pembangunan ‘Penguatan Daya Saing SDM Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’ pada tahun 2023, Pemkab Lamongan selain memiliki prioritas wajib dasar yang diselenggarakan setiap tahun (pendidikan, kesehatan, trantibmas, dan layanan publik) juga memiliki beberapa prioritas lain.
“Pada tahun 2023 Pemkab Lamongan menetapkan lima prioritas pembangunan. Prioritas pertama adalah penanganan banjir dan peningkatan infrastruktur, kedua peningkatan ekonomi, ketiga penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, keempat adalah peningkatan SDM, dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik,” terang Pak Yes.
Selain itu, diungkapkan Pak Yes bahwa proyeksi pendapatan Lamongan tahun 2023 jika dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran, maka proyeksi pendapatan tahun 2023 tidak bisa mengcover kebutuhan anggaran yang telah diusulkan. Oleh karena itu, Pak Yes menekankan akan pentingnya pemahaman skala prioritas pembangunan.
“Saya berharap kepada stakeholder pembangunan yang hadir yakni forkopimda dan perwakilan universitas, NGO, juga tokoh masyarakat untuk saling memahami dan memaknai pentingnya kolaborasi untuk akselerasi terwujudnya Lamongan yang megilan. Kunci keberhasilan pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan adalah kolaborasi dan responsive,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bakorwil Bojonegoro Prov. Jatim Agung Subagyo menyampaikan paparan terkait arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Beliau memberikan rekomendasi dan arahan terkait ekonomi makro dan pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan.
“Rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Lamongan adalah mendukung pengembangan hard dan soft infrastruktur diarahkan guna meningkatkan daya saing pada sektor basis, sehingga memberikan nilai tambah pada pemulihan ekonomi tahun 2023,” ucapnya.
Berdasarkan rekap hasil input usulan, Kepala Bappelitbangda Lamongan Suyatmoko melapokan bahwa dari total 9.507 usulan masyarakat dan Pokir (Pokok Pikiran DPRD) melalui SIPD sebanyak 6.345 usulan telah diverifikasi, jumlah usulan PD melalui SIPD sebanyak 73 dengan 29 diantaranya belum terverifikasi, serta 39 usulan provinsi melalui SIPD.
Musrenbang ini juga dihadiri secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur yang menyampaikan dan menyerahkan secara simbolis Pokir (Pokok Pikiran) Dewan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari forum disabilitas Lamongan dan forum anak Lamongan untuk turut menyampaikan aspirasinya dalam usulan perencanaan pembangunan daerah.
Tidak hanya itu, Musrenbang Lamongan ini juga diisi oleh narasumber akademisi yakni Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Mohammad Nuh, yang memberikan materi tentang ‘Beyond Reinventing Government: Strategi Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Era VUCA’.(*)