Surabaya, Memorandum.co.id - Kasus stunting harus menjadi perhatian seluruh stakeholder. Karena itu, Muhammad Yoto, Kabidkesamas Provinsi Jawa Timur menyampaikan, keterlibatan semua lapisan masyarakat, mulai kades, camat, kader posyandu, pemerintah sangat penting mencegah kasus stunting.
“Kami mengapresiasi mulai kades, camat, kader posyandu, pemerintah. Bahwa kekurangan gizi, memberikan warning kita semua,” tutur Muhammad Yoto.
Lanjut Muhammad Yoto, stunting mengganggu tumbuh kembang mempengaruhi fisik,otak, manusia.
Sementara itu, Moh Saleh tenaga ahli Komisi E Jatim menegaskan, hak-hak kesehatan, persoalan stunting menjadi tanggungjawab pemerintah. Sebab persoalan stunting bukan hanya perilaku. Termasuk menjadi perhatian pemeruintah adalah masalah pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, lingkungan, perumahan, sanitasi.
“Seluruh kabupaten/kota ada pengawasan masalah stunting. Pembetukan tim percepatan, sehingga akan lebih fokus menyelesaikan persoalan stunting," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Wara Sundari Reni Pramana ketua Komisi E DPRD Jatim mengatakan, upaya mengatasi stunting tidak bisa diselesaikan sendiri. “Tetapi harus gotong royong,” terang Wara Sundari Reni Pramana.
Lanjut Wara Sundari Reni Pramana, angka stunting di Kediri sudah bisa turun sebesar 23,5 persen, Mojokerto turun sebesar 6,8 persen. “Mari bersama-sama menekan zero stunting,” tegas dia.
Ia menyampaikan, stunting terjadi karena kurang nutrisi. Sehingga membuat bayi lahir pendek, tidak normal. “Kita menjaga jangan sampai pertumbuhan bayi tidak normal karena kurang nutrisi,” kata Wara. (day)