Bojonegoro Dinobatkan Pemkab Berkomitmen Tertinggi Belanja Produk Dalam Negeri

Bojonegoro, memorandum.co.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dinobatkan sebagai pemilik komitmen tertinggi di acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri. Nilai komitmen Pemkab Bojonegoro melampaui Rp 1,6 triliun. Angka itu melampaui kota-kota besar di Indonesia dalam program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Bupati Anna Mu’awanah menghadiri langsung kegiatan digelar di Nusa Dua, Bali selama tiga hari 22-24 Maret 2022. Business matching ini dilaksanakan kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI. Bupati Anna sapaannya membenarkan atas raihan tertinggi komitmen Pemkab Bojonegoro dalam belanja produk dalam negeri. Nilai komitmen Pemkab Bojonegoro Rp 1,6 triliun menjadi urutan pertama secara nasional. Urutan kedua Pemkot Makasar dengan Rp 1,2 triliun, Pemkot Surabaya Rp 1,1 triliun, Pemkab Mimika Rp 1,1 triliun, Pemkab Sidoarjo Rp 718 miliar, Pemkab Penukal Abab Ilir Rp 630 miliar, dan Pemkab Tangerang Selatan Rp 616 miliar. Capaian ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara kategori pemerintah provinsi (pemprov) dinobatkan Provinsi DKI Jakarta. Dengan capaian melampaui Rp 5 triliun. Sedangkan, kategori kementerian/lembaga negara yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan melampaui Rp 43 triliun. “Pemkab Bojonegoro (klasifikasi pemkab/pemkot) penggunaan belanja produk dalam negerinya tertinggi,” ungkap Ike Widyaningrum, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro. Kegiatan mendongkrak signifikan pertumbuhan ekonomi nasional ini guna tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal. Serta bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri nasional. Perlu diketahui, kegiatan itu merupakan inisiasi Kementerian Perindustrian dalam upaya untuk mendorong penggunaan sekaligus pembelian produksi dalam negeri terutama yang berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tingkat kementerian, lembaga, BUMN, pemprov, dan pemkab/pemkot. Kegiatan tersebut pun sejalan untuk optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Karena diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Berdasar hasil simulasi BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 persen hingga 1,71 persen. (top/har)