Sambut e-Katalog Lokal, Dewan Dorong Klasterisasi UMKM

Surabaya, memorandum.co.id - Dalam rangka memberdayakan pengusaha lokal, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya tengah menyiapkan program e-Katalog Lokal. Program ini, dikerjakan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan. DPRD Surabaya sangat mendukung program tersebut, dan mendorong agar e-Katalog Lokal terealisasi dengan baik. "Kami mendorong program e-Katalog Lokal agar betul-betul menjadi alternatif dan kabar baik bagi UMKM Kota Surabaya, sehingga harus disiapkan dengan cermat," ujar Fatkur Rohman, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Senin (21/3/2022). Politisi PKS ini menjelaskan, implementasi e-Katalog Lokal berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam prosesnya, berdasarkan regulasi baru, petunjuk pelaksanaan e-Katalog Lokal akan menggunakan sistem verifikasi. Artinya, tetap akan ada personel verifikator katalog yang bertugas melaksanakan verifikasi dalam proses pencantuman barang/jasa pada sistem aplikasi e-Katalog Lokal. “Memang akan ada verifikator, berbasis regulasi LKPP, bisa diambil dari UKPBJ dan/atau ASN, agen pengadaan maupun pelaku usaha, kembali kepada keputusan kepala daerah. Namun, harapan saya, proses tidak dipersulit, justru tantangannya adalah bagaimana kita mempersiapkan UMKM kita," papar Fatkur. Pihaknya mengapresiasi upaya pemkot yang telah menggeber program prioritas pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Baik berupa fasilitasi kegiatan belanja makan minum jamuan tamu, aktivitas lapangan dan rapat yang di-support UMKM, pengadaan cindera mata/suvenir, hingga fasilitasi kunjungan kerja pemda ke Surabaya Kriya Galery. Namun, untuk mempersiapkan e-Katalog Lokal ini, Fatkur mendorong agar ada klasterisasi pelaku UMKM. “Yang sudah berjalan tetap dievaluasi dan makin diperkuat, namun khusus Katalog Elektronik Lokal ini saya berharap ada pembinaan khusus, bisa dimulai dari klasterisasi UMKM kita, supaya intervensi pemkot bisa fokus dan berbasis pada level UMKM-nya," jelas Fatkur. Menurut telaah Wakil Ketua Fraksi PKS ini, pada kenyataannya masing-masing UMKM memiliki level yang berbeda. Di antaranya, ada UMKM yang hanya butuh intervensi di sisi marketing dan perizinan. Lalu ada UMKM yang berada pada level membutuhkan support untuk mengelola keuangan dan meningkatkan kualitas produksi, atau bahkan ada UMKM yang justru sudah berfokus pada standarisasi/sertifikasi SDM dan penguatan sistem. “Mungkin sudah dilakukan pemkot, namun ini perlu ditajamkan yakni, dengan klasterisasi atau levelisasi UMKM. Misal ada level silver, gold, atau platinum," katanya. Hal ini, dinilai Fatkur akan memudahkan pola intervensi pemkot dan memiliki dampak positif bagi pelaku UMKM ke depannya. "Dengan intervensi yang lebih terarah ini, nantinya akan membuat UMKM lebih semangat tumbuh dan berkembang menuju level platinum misalnya. Jadi tidak hanya siap dipromosikan di luar Surabaya, bahkan bisa ekspor ke luar negeri," pungkasnya. (bin)