Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Missing Link Pemicu Keracunan MBG di Surabaya

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan adanya temuan krusial berupa "missing link" atau keterputusan koordinasi dalam pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Pigai menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Surabaya baru-baru ini.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai Pigai menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) lintas instansi di Gedung DPRD Surabaya, Rabu, 13 Mei 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

BACA JUGA: DPRD Surabaya Kritik Pelaksanaan MBG di Hadapan Menteri HAM

Mini Kidi Wipes.--

Dalam evaluasinya, Pigai menilai bahwa akar permasalahan bukan sekadar kelalaian teknis di dapur produksi, melainkan lemahnya tata kelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya menemukan ada missing link. Tidak ada jembatan yang kuat antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Pigai. 

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah cenderung memposisikan diri sebagai penonton karena menganggap MBG adalah program pusat yang berjalan di luar sistem birokrasi daerah. Dampaknya, fungsi pengawasan dan rasa memiliki (sense of ownership) dari pemerintah daerah menjadi tumpul.

“Pemerintah daerah menganggap program ini sepenuhnya tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Pola seperti ini sangat berisiko bagi program pelayanan publik berskala besar yang menyasar anak-anak sekolah,” tambahnya.

BACA JUGA:Menteri HAM Soroti Buruknya Manajemen MBG di Surabaya

Gempur Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri rokok Ilegal.--

Kasus di Surabaya menjadi alarm keras. Tercatat hampir 210 siswa dari 9 sekolah mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari satu SPPG yang sama. Pigai menyoroti fakta bahwa satu dapur produksi melayani hingga 13 sekolah, namun tidak dibarengi dengan standar prosedur operasional (SOP) yang ketat.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan laporan Dinas Kesehatan, Pigai menemukan indikasi kuat lemahnya kontrol harian terhadap operasional SPPG.

“Dalam pelayanan publik, harus ada sistem ceklis setiap hari. Kebersihan dapur, suhu makanan saat didistribusikan, sistem penyimpanan bahan, hingga higienitas personel harus dicek ketat. Ini yang saya lihat belum berjalan maksimal,” tegasnya.

BACA JUGA:Pelajar Keracunan MBG di Surabaya, Wali Kota Eri Instruksikan Investigasi dan Uji Laboratorium

Ia memperingatkan bahwa jika sistem pengawasan tidak segera dibenahi, risiko serupa akan terus mengintai, terutama mengingat Jawa Timur saat ini telah memiliki sekitar 119 SPPG yang melayani ribuan sekolah.

Sumber: