Surabaya, Memorandum.co.id - Penentuan Sekdaprov Jatim masih memerlukan beberapa tahapan proses sampai di tangan gubernur. Melihat potensi kedelapan calon, IKA PMII Jawa Timur mensyaratakan agar mereka yang duduk sebagai Sekdaprov memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan stakeholder.
"Sekdaprov bukan saja menjadi kepanjangan tangan gubernur. Namun juga harus mampu menjadi komunikator banyak pihak. Mulai legislatif hingga, OPD sampai organisasi kemasyarakatan (ormas)," tegas Wakil Ketua PW IKA PMII Jatim, Muchid Efendi didampingi jajaran pengurus IKA PMII Jawa Timur, Rabu (16/3/2022).
Muchid Efendi menegaskan, selain itu posisi Sekdaprov juga harus diimbangi dengan sistem demokrasi.
"Antara visi misi gubernur dengan harapan masyarakat," kata dia.
Jika posisi Sekdaprov salah pilih, Muchid Efendi mengingatkan pada penataan strategi birokrasi di Jawa Timur. Termasuk dengan Nahdlatul Ulama.
"Termasuk terganggunya strategi pembangunan di Jawa Timur," kata Muchid Efendi yang juga Ketua Yayasan Azanah Pergerakan.
Alumni Ponpes Lirboyo tahun 85 ini berharap sosok Sekdaprov yang dijatuhkan puluhan gubernur nanti benar-benar mampu mengawal kepentingan rakyat.
"Kalau tidak mampu akan berdampak pada strategi birokrasi dalam pembangunan di Jatim. Sebab sekdaporv juga sebagai komunikator, apalagi dengan NU," tutup Muchid Efendi.
Kini kedelapan calon sekdaprov sedang menjalani seleksi assessment di Jakarta. Setelah seleksi assessment, ke delapan calon kembali melakukan tahapan selesai. Selanjutnya peserta yang mengikuti ujian seleksi diumumkan tanggal 26 Maret 2022. (day)