Surabaya, Memorandum.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorahkan penghargaan di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB). Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara virtual melalui kanal YouTube KemenPAN-RB dari Jakarta, Selasa (8/3).
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan secara langsung terhadap UPT PPD Surabaya Timur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Jatim, sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2021.
Menariknya, penghargaan tersebut, merupakan pertama yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan merupakan penghargaan dengan kategori tertinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota.
Selain itu, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Jatim, yang meraih predikat Sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A-) pada tahun 2021.
Sebagai informasi, untuk tingkat provinsi, Penilaian tersebut diberikan Kementerian PAN-RB usai dilakukan evaluasi pada 34 UPP (Unit Pelayanan Publik), yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Sementara di tingkat kabupaten/kota, lokus evaluasi mencapai 514 UPP, yang terdiri dari DPMPTSP serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim yang tidak kenal lelah untuk berinovasi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Alhamdulillah, Pemprov Jatim meraih dua penghargaan dari KemenPAN-RB. Terima kasih atas kerja keras dan inovasijya dari OPD dan ASN Pemprov Jatim. Semoga capaian penghargaan ini dapat menjadi semangat untuk lebih dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Jatim," ujar Khofifah di sela-sela kegiatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/3).
Menurut Khofifah, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus gencar melakukan inovasi dan membangun ekosistem digital pada pelayanan publik. Dimana hal ini, memiliki dampak positif pada proses memberikan percepatan layanan bagi masyarakat.
"Digitalisasi dan Inovasi yang kami lakukan bersama dengan jajaran Pemprov Jatim, dengan membangun sistem pelayanan, sistem pendataan lebih efektif dan efisien. Dari sistem digital yang sudah dibangun,” ujar Khofifah.
Oleh karena itu, Khofifah menegaskan bawah salah satu kunci kesuksesan yang dilakukan yaitu Pemprov Jawa Timur yaitu mendorong setiap OPD di lingkup pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota untuk terus melakukan inovasi dan penerapan digitalisasi pada pelayanan publik. Selain itu, juga memberikan kemudahan akses dan perlindungan usaha, serta mempercepat proses pengurusan izin maupun non izin di Jatim.
Tak hanya itu, Khofifah juga menegaskan, pelayanan yang tak lepas dari inovasi juga menjadi kunci Jawa Timur memberikan percepatan pelayanan melalui Jatim Online Single Submission (JOSS).
“JOSS adalah sebuah sistem elektronik terintegrasi yang dibangun DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jatim yang tujuannya untuk mempermudah perizinan di bawah kewenangan Pemprov Jatim. Selain itu juga ada program mempercepat perwujudan Satu Data Indonesia atau SATA, yang saat ini sudah ada sebanyak 34 perangkat daerah atau 64 persen dari seluruh perangkat daerah yang memenuhi penyelenggaraan SATA Jatim,” kata Mantan Mensos RI itu.
“Inovasi dan digitalisasi terus dilakukan sejalan dengan motto kerja ASN Pemprov Jatim Cettar yaitu Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif. Motto ini terus mengalir ke semua sendi layanan perangkat daerah. Sehingga diharapkan ke depan kita bisa lebih baik lagi, lebih cepat serta, lebih responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat Jawa Timur,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengingatkan, agar pemerintah daerah harus lebih konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik, meski masih dalam suasana pandemi Covid-19.
Menurutnya, setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pesan Presiden bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri. Bukan zamannya lagi aparatur negara seperti pejabat zaman kolonial, malah minta dilayani. ASN harus melayani,” tegas MenPAN-RB. (day)