Golkar Tolak Penundaan Pemilu 2024

Surabaya, Memorandum.co.id - Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur bersikap tegas menolak keinginan sejumlah sikap ketua umum partai politik menunda pelaksanaan pemilu 2024 hingga 2027. Politisi yang juga pakar hukum pemerintahan ini menuding penundaan Pemilu akan menjadi pelajaran buruk etika demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia. "Penudaan pemilu, saya tidak setuju," tegas Freddy Poernomo, Jumat (4/3/2022). Freedy yang juga politisi senior di Golkar Jawa Timur menegaskan, ucapkan Ketua Umum Partai saya Partai Golkar, itu sekedar sikap pribadi. "Di Partai Golkar punya mekanisme dalam kebijakan nasional," tegas Freedy. Dirinya memegang teguh mekanisme yang berlaku di partai politik tinggalan orde baru tersebut. Maraknya penolakan dari kalangan mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat menunjukkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 memunculkan kontraversi. Jika terus didorong, mantan Kepala Staf Resimen Mahasiswa (Menwa) Jawa Timur ini mengaku akan berpotensi terganggunya proses demokrasi. Sebagai aktivis partai politik, kata Freddy pihaknya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Kalaupun itu di ucapkan oleh Ketua Umum Partai saya Partai Golkar, itu sekedar sikap pribadi, di Golkar punya mekanisme dalam kebijakan nasional," tegas Freddy mengulang. Freddy juga menyebutkan, satu sisi Presiden menghimbau untuk menghormati Konstitusi terkait IKN. Satu sisi elite parpol, malah memberi pembelajaran yang berbeda terkait Pemilu, secara konstitusi sudah disepakati Pebruari 2024. "Jangan seperti dagang sapi terkait Konstitusi yang sudah ditetapkan," tegas Freddy. Alumni Doktor politik pemerintahan FH Unair ini menyebutkan, wacana penundaan Pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka. Wacana ini muncul sebagian partai politik pendukung, dan melontarkan ide penundaan Pemilu hingga 2027. Beberapa ketua partai besar juga menyampaikan pendapatnya, cenderung pro seperti, PKB, Golkar dan PAN. Maupun kontra seperti PDIP dan NasDem. Elit partai lain kemudian diberitakan menolak, antara lain Gerindra dan Demokrat. Freddy menyebutkan, penundaan pemilu ditengarai akan menimbulkan kekacauan dalam demokrasi di tanah air. "Kita tidak memiliki dasar yang kuat, dan alasan penundaan," tegas Freddy. (day)