DPRD Surabaya Minta Kembalikan Misi Kader sebagai Pemberdayaan Masyarakat Sesungguhnya

Surabaya, memorandum.co.id - Menandai setahun kinerja Eri-Armuji, terjadi kegaduhan hebat di kalangan kader se-Surabaya. Hal ini disebabkan skema baru yang mendadak digaungkan oleh pemkot yakni, Kader Surabaya dan Buser Surabaya Hebat, yang dinilai tak relevan dengan skema yang sudah ada. Mayoritas kader merasa resah. Mereka khawatir dihantui pekerjaan yang kian pelik. Penggunaan aplikasi yang rumit, hingga job desk tambahan. Ditambah lagi insentif dua bulan para kader kesehatan yang tak kunjung cair. Legislatif menyebut, pemkot luput dalam sosialisasi. Semestinya tak tiba-tiba. Seharusnya insentif kader juga dibayar tepat waktu. Karenanya, DPRD Surabaya mendesak agar pemkot menangkap keresahan para kader. Terutama pencairan insentif. "Insentif kader selama dua bulan belum cair, pemkot harus segera memenuhi apa yang menjadi hak para kader di Surabaya," tegas Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati, Kamis (3/3/2022). Disinggung soal Kader Surabaya dan Buser Surabaya Hebat, menurutnya, kader mengusung konsep pemberdayaan masyarakat bukan konsep petugas pendataan. Ruhnya jiwa sosial bukan jiwa administrasi. Hal tersebut yang kemudian menjadi sorotan para kader. "Karena sejak dulu konsep kader itu pemberdayaan masyarakat, bukan melakukan pendataan masyarakat, sehingga banyak kader dapat transport sesuai tema atau program," papar Ajeng. Ajeng mengakui, pemkot memiliki misi yang baik dengan memberikan insentif yang tinggi kepada kader. Namun sayangnya, nilai insentif tersebut berdampak buruk terhadap nilai sosial. "Sekarang tiga kader per RW, tugasnya perorangan, bukan lagi gotong royong," tandasnya. Sekali lagi, politisi Gerindra ini menegaskan, bahwa dalam mendata aplikasi, kader tak melakukan itu sendiri, melainkan harus ada pendamping. Dia tak ingin kader dibebankan pelatihan aplikasi. Menurutnya cukup melakukan sosialisasi ke masyarakat, karena tugas tersebut yang utama. "Kader itu tugasnya berbicara dan berinteraksi ke warga. Karena mengubah cara perilaku atau keputusan itu tidak gampang. Konsep kader sebenar-benarnya adalah pemberdayaan masyarakat bukan pendata," ucap Ajeng. "Saran saya, penuhi hak semua kader yang pernah disampaikan selama dua bulan lalu dan ubah kebijakan pemkot. Jangan sampai ada pemangkasan kader dan kembalikan misi kader sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya," imbuh Bendahara Fraksi Gerindra ini. (bin/fer)