Sebelum Puasa, Golkar Jatim Minta Level PPKM Diturunkan

Surabaya, memorandum.co.id - Kebijakan PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) dianggap menyengsarakan rakyat dalam memperbaiki ekonomi. Karena itu, Ketua Partai Golkar Jawa Timur M Sarmuji mendesak pemerintah menurunkan level PPKM. Khususnya menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1443 H awal April 2022 mendatang. Hingga 7 Maret nanti, pemerintah masih menerapkan status PPKM level 1 sampai level 4 di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya satu Kota Madiun yang saat ini ditetapkan sebagai daerah dengan status PPKM Level 4. Sarmuji yang juga anggota DPR RI ini memberi masukan penting kepada pemerintah terkait kondisi penanganan Covid-19 di daerah. "Sebagai Ketua Golkar Jawa Timur, kami mendorong pemerintah sebelum Ramadan, PPKM ini sudah bisa dicabut,” tegas Sarmuji. Sarmuji menjelaskan masyarakat di Jatim, kesadaran protokol kesehatan semakin baik dan penyebaran Covid-19 varian omicron terus menurun. Hal ini saat dirinya menggelar audit organisasi Partai Golkar di Kabupaten Tulungagung. Sebagai anggota DPR RI Komisi XI melihat upaya serius pemerintah bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. “Varian Omicron ini, BOR (rata-rata keterisian tempat tidur pasien) di rumah sakit juga turun," tegas dia di depan pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar. Sarmuji menyampaikan alasan, PPKM harus segera dicabut. Pemerintah tidak perlu malu untuk mengakui keberhasilannya. "Meskipun orang yang terpapar corona sebenarnya sudah melewati puncak pada waktu varian Delta dulu,” jelas Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, umat Islam bisa beribadah tanpa was-was was. "Tidak khawatir melanggar PPKM. Sehingga otomatis berdampak pada perputaran nilai ekonomi masyarakat bisa meningkat. Rakyat bisa berziarah dengan tenang di pusara orang tuanya. Dan Idul Fitri , rakyat bisa bermohon maaf bersama orang tua dan keluarganya,” cetusnya. Disisi lain, Sarmuji mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi dirinya berharap masyarakat tetap taat memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. "Varian omicron ini memang lebih cepat dari segi penularan. Hanya saja meskipun yang terpapar semakin banyak, tapi yang masuk rumah sakit ternyata terbukti sedikit,” sebutnya. Data dari pemerintah, sudah semakin sedikit. Kalaupun ada yang wafat lebih banyak disebabkan faktor komorbid atau penyakit bawaan. “Jadi kalau PPKM dicabut, yang perlu dibatasi adalah orang-orang dengan komorbid. Dibatasi gerakannya, diimbau untuk selalu hati-hati sampai Covid ini bisa teratasi tuntas,” pungkasnya. (day)