Ketua Komisi D: Aplikasi Pemkot Surabaya Tumpang Tindih, Bikin Bingung Warga

Surabaya, memorandum.co.id - Saat melakukan reses di wilayah Tambaksari, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima sejumlah keluhan warga. Di antaranya keluhan soal banyaknya aplikasi yang diciptakan Pemkot Surabaya hingga membuat warga bingung. Selain itu, warga juga sambat mengenai bantuan wifi yang tak kunjung terealisasi. Menurut Khusnul, tujuan diciptakannya aplikasi adalah untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Namun ternyata, banyaknya inovasi aplikasi tersebut dianggap sebagian warga justru menciptakan tumpang tindih, antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. "Banyaknya aplikasi itu ternyata justru membuat bingung kader dan tokoh masyarakat. Mereka menganggap malah jadi tumpang tindih. Aplikasi itu tidak lagi memudahkan, tapi justru membingungkan," ujar Khusnul, Jumat (25/2/2022). Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya itu lantas mencontohkan, saat ini sudah ada aplikasi MBR, namun juga ada aplikasi e-Pemutakhiran Data dan aplikasi Sayang Warga. Dari ketiga aplikasi itu, kader diminta untuk mengisi data warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ke semua aplikasi. Keluhan lainnya yang diterima Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah, adalah bantuan komputer dan wifi. Bantuan ini sangat dinantikan karena untuk mempercepat pelaporan dan mendapatkan intervensi sebagaimana harapan Pemkot Surabaya. "Kader merasa beban kerjanya tidak seimbang dengan insentif yang diterimakan. Rata-rata insentif habis untuk beli kuota internet. Makanya mereka meminta agar mempercepat bantuan komputer dan wifi hingga tingkat RT," ungkap Ning Kaka. Untuk bantuan ini, Pemkot Surabaya memang sudah merencanakan akan memberikan bantuan berupa PC komputer, LCD proyektor, printer, hingga jaringan wifi bagi kampung yang belum tersedia. Paket bantuan juga berupa fasilitas lainnya seperti terop, 20 set kursi lipat, dua meja, dan sound system. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan RW di Kota Pahlawan dengan nilai bantuan mencapai Rp57,6 miliar. “Mengingat bantuan-bantuan ini sangat dinantikan, saya mendorong agar Pemkot Surabaya bisa segera mempercepat bantuan ini. Jangan sampai insentif yang diberikan pemkot untuk para kader dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, tapi malah habis untuk menunjang kinerjanya,” tuntas dia. (bin)