Dewan: Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Buruk

Surabaya, memorandum.co.id - Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti mendorong Pemprov Jatim meninjau ulang tata kelola distribusi minyak goreng. Upaya ini agar kelangkaan minyak goreng segera bisa terselesaikan. "Untuk distribusi belum dilakukan pengawasan maksimal dan justru menyalahkan konsumen yang panic buying," terang Erma Susanti. Politisi PDI Perjuangan ini, berharap meninjau ulang pernyataan Gubernur Jatim terkait Jatim surplus 4 ribu ton minyak goreng. Menurut Erma sapaan akrab politisi Indrapura ini, ternyata statemen Satgas Jatim bahwa banyak produsen yang tidak punya lahan CPO kesulitan bahan baku. "Merek kesulitan karena bahan baku tidak ada stok untuk operasi pasar," tegas Erma. Ia menuding jika ada permasalahan di produsen dan distribusi. Sebab kebutuhan minyak goreng tidak setinggi sebelum pandemi covid. "Kebutuhan konsumsi minyak goreng sekarang tidak setinggi sebelum Covid-19. Karena sektor UMKM juga belum optimal produksinya," tutur dia. Erma menyebutkan ada persoalan pada pengawasan dan tata kelola distribusi yang buruk. Karena itu tidak dipersiapkan maksimal untuk pelaksanaan peraturan menteri perdagangan (permendag). (day/fer)