Surabaya, Memorandum.co.id - Aliansi lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi demo ke DPRD Jawa Timur, Senin (14/2/2022). Mereka mendesak wakil rakyat bisa membuka tabir keterlibatan proyek hibah LPJU yang menjadi temuan LHP BPK RI, setelah kelebihan bayar Rp 40,9 miliar.
Ketua aliansi, Musyafiq mengatakan, mereka baru saja turun aksi demonstrasi di Kejati Jawa Timur. Setelah itu, massa aksi kembali menggelar aksi ke kantor DPRD Jatim. Puluhan aktivis ini, dihadang petugas pamdal sebelum diperkenankan masuk menemui anggota DPRD Jawa Timur. Karena massa meminta tidak ada perwakilan LSM yang masuk. "Kami minta semua anggota massa aksi bisa ikut hearing dengan anggota DPRD Jatim," tegas Musyafiq pada petugas pamdal DPRD Jatim.
Musyafiq menegaskan, selama ini hanya pokmas (kelompok masyarakat) yang diminta untuk bertanggungjawab, karena dugaan kerugian negara tersebut. Tetapi belum ada aktor intelektual yang diminta keterangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Jawa Timur. "Dari investigasi, banyak pekerjaan LPJU yang tidak sesuai. Karena pokmas hanya menerima Rp 1,5 juta setiap titik untuk pembangunan pondasi tiang lampu. "Sesuai dengan proposal yang diajukan. Selebihnya masuk ke koordinator pokmas. Dan spj yang disampaikan masuk melalui satu pintu, dari tahap pengajuan hingga pencairan dengan format yang sama," tegas dia.
Kedua lanjut, Musyafiq terkait dana Covid bentuk bantuan tidak terduga yang dana tersebut dikelola oleh delapan OPD. Berdasarkan LHP BPK RI nilai kerugian negara sekitar Rp 1 triliun, ada Rp 6,03 miliar tidak sesuai dengan temuan dilapangan. "Tidak sesuai dengan kontrak kerja, bahkan dugaan kerugian negara sangat besar," tandas dia.
Sejumlah LSM yang terlibat dalam aksi ini, Jaka Jatim, Gas Jatim, Gam Jatim, Gerasi Jatim dengan melibatkan puluhan massa aksi. (day)