Surabaya, memorandum.co.id - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).
Gubernur Khofifah terlebih dahulu mendatangi titik nol atau titik kontrol Geodesi yang akan menjadi patokan pembangunan infrastruktur IKN.
Setelah meninjau titik nol yang dijadikan sebagai patokan, orang nomor satu di Jatim itu meninjau rencana titik lokasi Istana Negara yang jaraknya tidak jauh dari titik nol. Terlihat Khofifah melihat sekitaran lokasi Istana Presiden yang diperkirakan memiliki luas 20 hektare.
Sebelum meninggalkan IKN, Khofifah juga mendatangi titik helipad yang lokasinya memiliki pemandangan yang sangat indah. Di hadapan pengelola perusahaan IHM (Pemegang konsensi perusahan sebelum diambil oleh negara) dan Kementerian PUPR, Khofifah menanyakan lokasi strategis kantor-kantor perwakilan atau badan pengubung daerah milik provinsi.
Saat ini lokasi kantor perwakilan penghubung Jatim di Jakarta sangat strategis. Sehingga jika ada tugas- tugas di Jakarta memudahkan mobilitas dan koordinasi dengan berbagai institusi pemerintah pusat.
"Saya ke sini bersama dengan kepala BPKAD, PUPR Cipta Karya dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim. Kalau sentra pemerintah sudah terpetakan letaknya maka kami berharap dapat tempat strategis seperti saat ini di Jakarta cukup strategis lokasinya," kata Gubernur Khofifah.
Hanya saja, kata Gubernur Khofifah, ketika menanyakan letak rencana kantor perwakilan pemerintah daerah, pihak pengelola lahan dan Perwakilan Kementerian PUPR mengatakan masih belum ada di peta dan belum ada pengusulan terkait lokasi badan penghubung perwakilan daerah.
"Selain itu, mereka masih belum tahu mana yang dipakai sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah karena yang menentukan katanya Bappenas dan PUPR," ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan, peninjauan lokasi ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jatim mengiringi dan mendukung pembangunan IKN Nusantara. Dikarenakan belum ada yang mengusulkan, maka pihaknya datang ke sini untuk mendahului dan memberikan usulan lokasi yang strategis untuk kantor badan penghubung perwakilan daerah. Karena 34 provinsi membutuhkan hal yang sama.
Setelah meninjau, Gubernur Khofifah mengatakan, dengan keberadaan kantor badan penghubung perwakilan daerah yang lokasinya strategis, maka diharapkan Provinsi Jatim dan provinsi lainnya di Indonesia dapat ikut mendorong terwujudnya visi bersama untuk IKN sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.
Sebab, di dalamnya mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan serta mewujudkan kota cerdas, modern dan berstandar internasional.
"Visi ibu kota sebagai katalis peningkatan peradaban dunia dengan episentrum peradaban budaya penuh kearifan Indonesia. Provinsi Jatim dalam hal ini berharap ikut serta wujudkan visi tersebut. Mengingat referensi kebesaran kerajaan Majapahit ada di dalamnya," tutur Khofifah.
Selain itu, Khofifah mengatakan, kedudukan IKN yang akan datang, turut meningkatkan roda perekonomian. Sebab, IKN akan menjadi pusat penggerak ekonomi baru di Indonesia. Hal ini pastinya juga akan meningkatkan kehadiran perdagangan global dan rantai nilai.
"Selain itu pasti memiliki efek langsung pada pembukaan lapangan kerja baru khususnya bagi warga Balikpapan dan Samarinda," jelasnya.
Lebih lanjut, hadirnya IKN tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, melainkan turut mentransformasi atau mengubah cara bekerja. Setidaknya ada enam langkah besar yang direncanakan, yakni kerja secara hybird yang informal, fleksibel, kolaboratif dan inovatif.
Kedua, kerja menyatu dengan alam yang terintegrasi dengan koridor hijau dan ramah lingkungan. Ketiga program berlapis-lapis yang mana ada campuran antara kerja, bermain tapi santai.
Keempat, merapikan tempat kerja. Dimana satu kementerian dengan kementerian terhubung langsung sehingga ada koloborasi hubungan antar divisi. Kelima terintegrasi atau terkoneksi secara visual dan inklusif.
Keenam, mewujudkan tempat kerja yang siap di masa depan. Ada E-government di pelayanan publik, database dan sistem ICT serta siap dengan teknologi pintar.
Sebagaimana informasi yang kami dapat , rencana IKN terbagi menjadi 3 bagian, Ring 1 adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.800 hektare, Ring 2 Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) seluas 56.000 hektare, dan ring 3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KPIKN) seluas 256 ribu hektare.
Turut mendampingi Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD, Kepada Dinas Pertanian. (day/fer)