Protes BPJS Kesehatan, Buruh Jatim Ancam Demo DPRD

Surabaya, Memorandum.co.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam Jamkes Watch dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur berencana menggelar demo ke Pemprov Jatim dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Jamkes Watch-KSPI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat menyesalkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan rakyat miskin Jawa Timur. Sekitar 500 massa buruh menggelar aksi, Rabu (19/1/2022). "Di awal tahun 2022 menjadi kabar duka bagi rakyat miskin Jawa Timur. Pasalnya kepesertaan BPJS Kesehatan rakyat miskin Jawa Timur yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinon-aktifkan sepihak," terang Nuruddin Hidayat, Selasa (18/1/2022). Ia menyebutkan, sebanyak 622.986 jiwa warga Jatim tidak memilik jaminan kesehatan. "Pemprov Jatim lempar tanggung jawab ke pemerintah Kabupaten/Kota," tegas dia. Melalui surat Sekda Prov Jatim nomor: 440/25340/012.4/2021 tertanggal 22 Desember 2021 meminta kabupaten/kota untuk mengambil alih pembiayaan iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin Jawa Timur. "Menjadi ironi karena diwaktu yang bersamaan realisasi APBD Jawa Timur tertinggi di Indonesia," tegas dia. Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono.memyampaikan, memprihatinkan masa sulit pandemi, tiba-tiba 622.000 BPJS Kesehatan warga tidak lagi difasilitasi di APBD Jatim. "Sifatnya mendadak, tanpa sosialisasi masif ke warga,” ujar Deni. Deni mengatakan, banyak warga yang menghubungi dirinya meminta penjelasan terkait adanya 622.000 warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Ada warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit, langsung terkejut. "Karena ternyata kartu BPJS Kesehatan-nya terblokir," tegas dia.(day)