Tausiah Ilmiah di Gresik, Ketua MUI Pusat Minta Agama dan Kekuasaan Beriringan

Gresik, Memorandum.co.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Miftahul Achyar memberikan tausiah ilmiah di acara Halaqoh Ulama dan Umara yang digelar MUI Gresik, Sabtu (8/1/2022). Dalam kegiatan yang berlangsung di Masjid Agung Gresik itu, ia menyatakan agama dan kekuasaan harus terjalin beriringan. "Agama dan kekuasaan harus bersama-sama. Tentu harus ada relasi antara pemerintah dan ulama. Kalau pemerintah baik maka masyarakat akan baik," papar kyai sepuh yang juga Rais Aam PB Nahdlatul Ulama tersebut. Kyai Achyar menjelaskan, agama adalah dasar dan kekuasaan adalah penjaganya. Keduanya harus beriringan sesuai peran masing-masing. "Seperti sebuah bangunan tanpa penjaga maka akan hancur. Begitu juga kekuasaan tanpa ada agamanya maka akan roboh," jelas dia. Tidak hanya KH Miftahul Achyar, dalam halaqoh tersebut juga menghadirkan narasumber berkompeten dari berbagai latar belakanf. Antara lain, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir,  Ketua I PCNU Gresik Syaifuddin dan Ketua PD Muhammadiyah Gresik Taufiqullah Ahmadi. Seperti yang disampaikan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, peran ulama di kala krisis pandemi Covid-19 sangat membantu. Ulama memberikan pengarahan dalam bentuk fatwa yang dianut oleh umat. Menurutny, Kondisi sosial di tengah krisis pandemi, masyarakat mengalami keadaan cukup berat. Baik dalam segi sosial maupun lain. Termasuk berimbas pada batiniah masyarakat. Kendati demikian, situasi berjalan stabil. Hal ini diperlukan sinergitas antara pemerintah dan ulama. "Ini yang menjadi visi bersama, bisa menimbulkan stabilitas di tengah pandemi Covid-19. Sinergi ini yang benar-benar terjalin," paparnya. Sementara itu, Ketua DPRD Gresik merasa senang ketika ada kabar jika MUI tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melabeli halal dan haram. Menurutnya, ulama tidak perlu ada job disknya. Karena ulama akan menjadi panduan kehidupan. "Saya tidak seberapa berani mensejajarkan antara pemerintah dan ulama. Karena mestinya, umara lah yang harus konsultasi kepada ulama terkait kinerja pemerintahan. Ulama menjadi tempat konsultasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.(and/har)