Hari Ibu, Banyak PR Pemerintah Belum Tuntas

Surabaya, memorandum.co.id - Peringatan hari ibu, tanggal 22 Desember ternyata masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas. Karena selama ini, perempuan hanya dijadikan objek pembangunan. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menyampaikan, masih banyak persoalan ibu yang harus diselesaikan negara. Karena itu, diperlukan setiap ibu bisa mengelola setiap masalah. "Selama ini, program cukup banyak. Karena itu keterlibatan perempuan perlu ditingkatkan," terang Hikmah. Ketua Perempuan Bangsa PKB Jatim berharap, Pemprov Jatim selalu menginisiasi dan mendukung program-program terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan, Pemprov Jatim menginisiasi dan mendukung program-program terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. "Banyak persoalan ibu. Diperlukan bantuan dari negara untuk memastikan, ibu bisa mengelola kesiapan setiap masalah," tutur Emil Dardak saat hadir di Forum Nusantara III Wahid Foundation Pembukaan dan Peluncuran Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai dengan tema "Mencegah Ekstremisme Kekerasan dan Menyebarkan Perdamaian Berbasis Komonitas" di Hotel Grand Mercure, Selasa (21/12/2021). Emil mengingatkan, berdasarkan survei Pengalaman Hidup Indonesia tahun 2016, perempuan dengan suami pengangguran berisiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan. Sementara, berdasarkan data sistem informasi online kekerasan perempuan dan anak di Jatim ada 668 kasus yang meliputi 340 kekerasan fisik, 272 kekerasan psikis, 80 kasus kekerasan seksual, 6 kasus eksploitasi, 12 kasus trafficking, 107 kasus penelantaran dan 509 kasus kekerasan lainnya. "Jatim memiliki komitmen untuk mengarusutamakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan kita," kata dia. Indeks pembangunan manusia (IPM) bukan satu-satunya indeks kinerja utama. Tapi juga indeks pembangunan gender. "Jadi, indeks pembangunan gender merupakan main performance indicator untuk provinsi," ujarnya. Jatim telah berusaha mewujudkan komitmen dengan memastikan bahwa holistik dan inklusif ada pada prinsip Nawa Bhakti Satya yang menjadi programnya bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa. "Kami tetap mendorong koperasi wanita juga program-program seperti Gerakan Peduli Ibu dan Anak Berbasis Keluarga. Karena kami ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam aspek kewirausahaan. Kami juga membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit yang meliputi medikolegal, psikososial dan bantuan hukum secara lintas fungsi dan lintas sektoral. Jadi nanti program dengan pusat pelayanan terpadu akan memastikan ada semacam follow-up untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan di tingkat desa maupun kelurahan," terangnya. (day/fer)