Jembatan Bambu Wisata Mangrove Mangkrak, Pimpinan DPRD Surabaya: Kenapa Tidak Ada Pengusutan?

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony bertanya-tanya. Proyek jembatan bambu di kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo yang rusak dan mangkrak itu tak kunjung dilakukan pengusutan. Padahal proyek jembatan yang menelan uang negara Rp1,161 miliar (data berdasarkan LPSE) itu terbukti sia-sia lantaran ditinggal kabur kontraktor. Sehingga dia berharap ada itikad baik dari aparat penegak hukum untuk membuka kotak pandora secara terang benderang kepada publik, mengingat proyek 2018 tersebut menggunakan uang negara yang tidak sedikit. "Proyek sejak tahun 2018 itu belum ada kabar sama sekali. Ini ada apa, masyarakat tentu bertanya-tanya. Harapan kita pihak kejaksaan dan semua yang terlibat bisa membuka kasus tersebut untuk didalami. Kenapa kok tidak ada pengusutan, apakah ada pihak-pihak tertentu yang coba mendorong kasus ini dipeti-eskan," tegas Thony, Kamis (18/11/2021). Berdasarkan keterangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, permasalahan proyek jembatan mulai muncul di saat termin ketiga (Desember 2018). Saat itu pihak rekanan melakukan wanprestasi dan tidak melanjutkan proyek tersebut. Otomatis, karena mangkrak dan tidak ada kepastian, jembatan yang seyogyanya untuk penambah destinasi wisata di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) itu terbengkalai hingga akhirnya ambruk. Menurut AH Thony, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa rekanan melarikan diri mempunyai sebab dan harus diusut tuntas. Karena secara fisik, proyek tersebut rusak bukan karena korusif maupun karena pelapukan, tetapi ada konstruksi yang ambruk. "Berarti spek pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan DED (detail engineering desain, red) yang dibuat sebelumnya. Untuk mengetahui mereka lari bukan bermaksud apa-apa, tapi kita kan perlu mengumpulkan data dari pihak konsultan perencanaan. Siapa yang melaksanakan, siapa konsultan yang mengawasi, ini kan semua perlu digali," cetusnya. Pihaknya memaklumi jika kemudian ornamen bambu mulai rusak karena tiga tahun dibiarkan mangkrak tanpa mendapat perawatan. Namun dari hasil sidak, ada satu bangunan konstruksi beton yang disebut AH Thony ambruk, yang pihaknya menduga kuat ada kesalahan konstruksi. "Kita menghormati ketika itu dinas berupaya menggandeng kejaksaan untuk menangani kasus ini. Kita juga mengapresiasi pihak dinas sudah melakukan blacklist. Tapi masalahnya itu blacklist beneran atau hanya lip service. Karena saat kita tracing, blacklist terhadap CV tersebut ternyata dalam data provinsi tidak ditemukan blacklist tersebut, jangan-jangan itu hanya lip service," kata Thony. Kendati demikian pihaknya memberikan apresiasi. Sebab DKPP telah melayangkan sanksi administratif kepada kontraktor tersebut. Pimpinan dewan ini memahami porsi dinas hanya bisa memberikan sanksi administratif, sedangkan soal sanksi pidana menjadi ranah kejaksaan. "Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui secara terang benderang, apakah proyek itu meninggalkan kerugian ke pemkot atau tidak. Tentunya pihak kejaksaan bisa bekerja sama dengan BPK (badan pemeriksaan keuangan, red) untuk mengaudit secara jelas kenapa proyek itu ditenderkan, prosesnya seperti apa, siapa yang berbuat, dilaksanakan berapa tahap, hingga muncul jaminan pelaksanaan yang dikembalikan setelah kontraktor kabur," jelasnya. Lanjut dia, jika kemudian jaminan pelaksanaan yang disita hanya berkisar Rp 300 jutaan tetapi proyek tidak bisa dilaksanakan, artinya ada dua kerugian. Pertama kerugian immaterial yang ditanggung masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati. Kedua ada kerugian material berupa bangunan yang belum dilakukan audit. "Supaya gagasan besar yang dimiliki itu tidak muspro (tidak sia-sia, red). Jadi mimpi besar tersebut bisa terwujud. Harapan kita kan andaikata proyek itu tidak terbengkalai, akan bisa memberikan sumbangan dalam upaya pemulihan ekonomi. Roda perokonomian di kawasan ekowisata Mangrove akan bergerak sehingga menjadi tempat wisata yang baik bagi masyarakat," tuntasnya. (mg-3/fer)