Jember, memorandum.co.id - Sebanyak sembilan delegasi PMI Jember mengikuti musyawarah kerja (musker) PMI Provinsi Jawa Timur yang di gelar di Gedung BK3S, Jalan Tenggilis, Surabaya, Rabu (17/11/2021). Dalam kesempatan itu, PMI Jember melaporkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Selama ini sistem manajemen yang diterapkan oleh PMI Jember mengacu pada UU RI No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan Pasal 31 ayat 1 yang disebutkan bahwa pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel. Sistem yang diterapkan oleh PMI Jember itu juga sesuai dengan AD/ART PMI Tahun 2019-2024 serta peraturan organisasi. “Sistem manajemen PMI Jember juga sudah sesuai semuanya dengan sistem manajemen Branch Organization Capacity Assesment atau Boca seperti yang diharapkan oleh PMI Pusat dan PMI Provinsi Jawa timur,” tegas E.A Zaenal Marzuki, Ketua PMI Jember. Kamis (18/11/2021). Dengan satu manajemen yang transparan, PMI Jember bisa mengurangi beban utang tanpa dukungan dari pemerintah dan pihak ketiga seperti daerah lain, melainkan bisa diselesaikan dengan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD). “Setelah PMI Propinsi Jawa Timur menggelar musyawarah kerja, berikutnya PMI Jember pada akhir tahun ini juga akan menggelar musyawarah kerja”, tambah Zaenal Marzuki. Tahun 2020 PMI Kabupaten Jember tidak menggelar musker karena pendami Covid-19. Tidak dilaksanakannya Musker karena adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. "Inpres ini melarang adanya kegiatan berkerumun seperti diantaranya Musker,” jelas drg Arief Setyoargo, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan SDM, PMI Kabupaten Jember Pada Muskerprov Jawa Timur itu dibuka oleh Ketua PMI Jawa Timur H. Imam Utomo S sekaligus untuk melakukan evaluasi serta menyusun program kerja dan anggaran untuk tahun 2022 mendatang. Di kesempatan tersebut, juga dilakukan sosialisasi BOCA dan best practice tentang manajemen PMI dalam pengelolaan unit donor darah (UDD). Hal ini karena ada beberapa UDD menanggung utang cukup besar yang penyelesaiannya dibantu pemerintah provinsi dan pemerintah kota dengan menggandeng donatur. Tahun 2022, PMI Jawa Timur menyiapkan beberapa program bersifat internal untuk mendukung program nasional seperti program berbasis masyarakat dan sekolah di PMI kabupaten/kota. “PMI Jawa Timur selama ini juga telah mendapatkan pelatihan dari Jepang dan Korea untuk beberapa kabupaten/kota. Sementara event Jawa Timur di tahun 2022 akan menggelar JUMBARA pada bulan Juli akan datang,” kata Imam Utomo Imam Utomo meminta agar Daerah yang habis masa kerjanya untuk segera melakukan muskab/muskot dengan tepat waktu. Sementara menghadapi Nataru (Natal dan tahun Baru) diminta PMI untuk membantu pemerintah dengan mendirikan Posko dan menyiapkan tim relawannya. (edy)
Kategori :