Proyek Saluran Program Kotaku Diprotes Warga Mayangan

Probolinggo, memorandum.co.id - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru di wilayah bersangkutan. Kali ini, pelaksanaan proyek saluran precast dari program Kotaku senilai Rp12 miliar lebih di Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo, diprotes oleh warga. Mereka sempat bersitegang dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (DPUPR) Probolinggo dan pelaksana proyek. Itu terjadi saat Komisi III DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak), Kamis (28/10/2021). "Program Kotaku yang mengerjakan saluran drainase itu sangat mengganggu rumah warga," ujar salah seorang warga Jalan Ikan Dorang Kelurahan Mayangan, Muhamad Saleh, saat ditemui di lokasi. Menurutnya, pembangunan saluran precast tersebut posisinya lebih tinggi dari pondasi rumah warga, sehingga jika hujan airnya meluap. Tak hanya itu, dampak dari pembangunan tersebut membuat pagar rumah warga jadi retak, bahkan ada yang hampir roboh. "Karena posisi drainase lebih tinggi dengan pondasi dan halaman rumah warga, sehinggar warga khawatir pagar rumah roboh. Dan terjadi genangan air di halaman rumah warga karena posisi saluran lebih tinggi," tutur Muhammad Saleh. Begitu juga, Komisi III DPRD Kota Probolinggo sempat bersitegang dengan pihak pelaksana proyek yang mengaku jika pekerjaannya sudah sesuai dengan gambar dan RAB. "Jika seperti itu, proyek yang seyogyanya untuk penanganan kawasan kumuh diperkotaan malah menimbulkan masalah sosial di masyarakat," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Kota Agus Riyanto. Agus Riyanto meminta semua pihak yang berurusan dalam pelaksanaan proyek yang kini tengah berjalan, harus segera mengambil langkah koordinasi kepada sejumlah pihak agar membuat suasana tak menjadi gaduh. Melihat gejala kontraproduktif pada pelaksanaan proyek dari program Bank Dunia itu, Agus Riyanto meminta aparat berwenang untuk turun mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. "Masalahnya, gejala-gejala gangguan kondusifitas wilayah setempat juga mulai nampak pada pelaksanaan proyek tersebut. Jangan sampai, apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbanding terbalik dengan kenyataan," tegas politisi PDI Perjuangan jni. Terpisah, Kepala Dinas PUPR Agus Hartadi, melalui Kabid Permukiman Muhammad Kholiq mengatakan, adanya program Kotaku pemerintah daerah tentu sangat terbantu. Pihaknya berharap program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. "Tugas pengawasan sudah kami lakukan, jika terjadi masalah di lapangan akan ditindaklanjuti agar mendapatkan solusi terbaik," pungkasnya.(mhd).