Anggaran Naik, Bopda Cair Oktober

SURABAYA - Sekolah swasta yang jumlah muridnya menyusut karena terdampak sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih bisa bernafas lega. Sebab, pencairan bantuan  operasional pendidikan daerah (Bopda) dari Pemkot Surabaya berdasarkan rombongan belajar (rombel). Bukan jumlah siswa seperti dulu. Diperkirakan Bopda ini cair pada Oktober nanti. Dan  rombel yang menerima bantuan tersebut minimal jumlah muridnya 10 orang per kelas. Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Bopda berdasarkan rombel iti sudah disetujui DPRD Surabaya ketika diajukan dalam Perubahan APBD 2019 beberapa waktu lalu. Sedangkan pada APBD 2019 murni, masih pakai hitungan siswa. “Ada kenaikan Rp 5 miliar ketika Bopda memakai hitungan rombel. Sedangkan untuk APBD 2020, maka selisihnya dari per siswa ke rombel mencapai Rp 15 miliar,” kata  Eri Cahyadi,  di Balai Kota Surabaya, Senin (26/8). Dengan model seperti ini, sekolah wajib meningkatkan kualitas. Sebab, anggaran yang dicairkan untuk mereka cukup besar.  “Dengan murid sedikit, sedangkan jumlah Bopda yang dicairkan cukup besar, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Jadi tidak ada  perbedaan sekolah negeri dan swasta,’ tegas dia. Terkait dengan berapa mininal murid dalam satu rombel, Eri mengatakan paling sedikit 10 murid. Kalau  kurang dari itu, maka harus ada penggabungan kelas. “Semuanya nanti bisa diatur jika ada kelas yang jumlah muridnya sedikit,” tegas dia. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengatakan pencairan Bopda akan dilaksanakan para Oktober nanti. Untuk itu pihaknya mengumpulkan kepala sekolah untuk membahas pencairan Bopda. “Nanti membicarakan soal mekanism pencairannya,” kata dia. Ia menambahkan untuk rombel jenjang SMP swasta dan 1.800 rombel. Sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemkot memberikan kenaikan Bopda untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. “Jadi, di PAK (perubahan anggaran keuangan) itu ada tambahan anggaran karena sekarang sudah dihitung per rombel, bukan per siswa lagi seperti dulu. PAK ini sudah disahkan oleh dewan, sehingga sebentar lagi bisa dicairkan,” kata Risma di ruang kerjanya. Risma juga memastikan bahwa tambahan di PAK itu dipengaruhi oleh adanya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi guru swasta sebesar Rp 1 juta. TPP ini akan diberikan per bulan kepada guru-guru swasta sebagai bentuk apresiasi dari Pemkot Surabaya. “TPP ini akan langsung ditransfer ke rekening guru masing-masing, tanpa ada perantara. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun, tapi karena masih kurang, akhirnya kami tambahkan dalam PAK,” kata dia. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa sekolah swasta akan mendapatkan beberapa bantuan dari APBD, yaitu bantuan seragam bagi siswa mitra warga, tunjangan fungsional guru sebesar Rp 300 ribu per bulan. Menurut Risma, karena biaya operasional sudah naik dan kesejahteraan guru juga sudah naik, maka dia berharap kualitas pendidikannya juga meningkat. Salah satu indikatornya adalah nilai-nilainya tambah bagus dan harus mengedepankan kejujuran. “Ini salah satu indikatornya, karena di Surabaya ini sudah menggunakan komputer, sehingga integritas pelaksanaan ujian nasional terjamin,” kata dia.(udi/lis)